Amien Rais menguji hukum pengelolaan Covid di MK

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Mantan Pembicara Musyawarah Rakyat Indonesia, Amien Rais, dan 56 orang lainnya serta 7 badan hukum telah menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) undang-undang formal dan substantif Nomor 2 Tahun 2020 Minta peninjauan. — Yang akan diuji adalah Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 huruf a, nomor 1, pasal 2 dan pasal 3, pasal 27 dan pasal 28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memuat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Alternatif Undang-Undang Tahun 2020, yang menyangkut kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menanggapi pandemi Covid-19 dan / atau mengancam perekonomian nasional dan / atau Dalam Konteks Ancaman Krisis — Mahkamah Konstitusi Menerima Permohonan WIB 14.58 WIB Rabu (7 Januari 2020) — Baca: Pengadilan Menolak Gugatan Amien Rais Cs, dan Perppu Terkait Corona Diganti UU- — “Pemohon melanggar konstitusi untuk pemeriksaan formal dan substantif terhadap status hukum” Saya mendatangi Mahkamah Konstitusi karena menurutnya pemberlakuan UU No. 2 tahun 2020 tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 Menurut Pasal 22, Ayat D (2) “UUD 1945”, kami membaca konten yang dikutip di situs Internet pengadilan pada hari Kamis dalam petisi. (2/7/2020) .

Pemohon mengemukakan alasan pengajuan pengujian formil dan substantif dalam permohonannya.

Alasan pengujian formal adalah sidang persetujuan DPR di bagian yang sama melanggar Pasal 22 ayat (2) (UUD 1945). Apalagi, menyetujui DPR tanpa melibatkan DPR dalam pembahasan UU Nomor 2 Tahun 2020 melanggar Pasal 22D (2) UUD 1945.

Pada saat yang sama, alasan revisi formal diajukan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945-kemudian Pasal 27 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 23 Pasal 23A, Pasal 27 (1), Pasal 28D (1) dan Pasal 28I (2) -Pasal 28 dan Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ) Bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal (1) UUD 1945. -Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mendukung sepenuhnya permohonan Pemohon di hadapan juri. -Persyaratan pembentukan undang-undang 2/2020 dan ketiga klausulnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum.

Dan, wajib menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1), huruf a, Nomor 1, Nomor 2 dan Pasal 3, serta Pasal 27, Pasal 28 melanggar UUD 1945 dan tidak mengganggu. Efek hukum.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live