Tes cepat Rp 150.000 untuk pasien mandiri, termasuk peralatan, agen APD dan biaya layanan dokter

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan nomor pemberitahuan melalui Kementerian Kesehatan RI: HK.02.02 / 1/2875/2020, perihal batas atas pungutan maksimal pengujian antibodi cepat bagi pasien mandiri. — Surat edaran ini merupakan peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk membuat harga rapid test dirata-ratakan di seluruh negeri bagi masyarakat yang menginginkan pengujian antibodi cepat.

Harga rapid test sendiri tergantung perubahan harga peredaran yang bisa membingungkan masyarakat.

Penyesuaian harga yang cepat Tes ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menghindari komersialisasi layanan medis.

“Jadi ini juga sejalan dengan tuntutan masyarakat, karena banyak orang yang meminta harga (quick test). Ini juga membantu masyarakat agar masyarakat tidak bingung soal harga saat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Senin (13/7) / 2020) Dalam debat publik yang diadakan di Media Center Satgas Nasional di Jakarta, Kementerian Kesehatan merujuk kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, dan Dr. MPH. Biaya Alat Uji, Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, termasuk biaya pelayanan dokter atau ahli. Setelah 7 pegawai terjangkit virus Corona, KPK kembali menggelar quick test — Baca: Kemenkes Tetapkan Tertinggi Alasan tarif tes cepat: Masyarakat tidak tahu harus memilih jalan mana. Dr. Tri Hesty juga menambahkan bahwa batasan harga ditetapkan sebesar Rp150.000, dan semua layanan medis yang berlaku untuk pasien mandiri tidak memerlukan bantuan pemerintah. — “Fokusnya bukan skrining yang dibantu pemerintah,” kata Tri Hesty.

Peninjauan tersebut berlaku untuk semua institusi medis, seperti rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik, dan berbagai pos pemeriksaan lainnya. Terkait sanksi, Tri Hesty mengaku , Kementerian Kesehatan belum menetapkan denda yang sebenarnya untuk deteksi cepat pelanggaran harga.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live