Pemerintah menetapkan dua gelombang jam kerja karyawan untuk menghindari kemacetan

TRIBUNNEWS.COM-Untuk memprediksi penyebaran Covid-19 saat baru normal atau normal baru, pemerintah akan menetapkan jam kerja pegawai.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pegawai, Pegawai Negeri Sipil Nasional (ASN), mulai pegawai BUMN hingga pegawai swasta.

Pada Minggu sore, juru bicara pers menyiarkan pertemuan di kanal YouTube BNPB. Dalam kesempatan itu, Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk pengelolaan Covid-19, mengungkapkan hal tersebut. Jarak sosial dari masyarakat.

Khusus untuk angkutan umum yang biasa berangkat kerja, aturan menjaga jarak akan sulit diatur.

“” Kami hanya memperoleh data melalui satu jenis transportasi, seperti KRL. Kami melihat lebih dari 75% penumpang KRL adalah pekerja. Ini berlaku untuk karyawan ASN dan BUMN, serta karyawan swasta. “

Dalam persentase ini, 45% orang berpindah antara pukul 05.30 dan 06.30 WIB.

” Ini akan menyulitkan kita untuk menjaga jarak fisik karena dia Dijelaskan, cara pengangkutan KRL sudah mencapai persiapan maksimal.

Untuk itu, guna meminimalisir risiko penyebaran Covid-19 melalui transportasi, manajemen kelompok kerja percepatan Covid-19 telah mengeluarkan aturan dua langkah untuk memulai pekerjaan.

Baca: Ilmuwan Italia Kembangkan Model yang Menunjukkan Radiasi Matahari Bisa Mematikan Virus Corona

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 berisi Peraturan Jam Kerja Politik. Beradaptasi dengan kebiasaan baru Covid-19 di wilayah Jabodetabek untuk membangun masyarakat yang produktif dan aman.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live