Dihadapkan pada dua pilihan, Anis memilih menaikkan anggaran bansos ketimbang membayar ilmu pengetahuan tradisional (TKD) PNS.

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan dalam APBD DKI 2020 kebijakan pengurangan alokasi PNS dan alokasi perubahan anggaran terkait wabah virus corona. Pengurangan, kecuali tenaga medis yang pernah kontak dengan kasus Covid-19 di tempat kejadian.

“Anggaran belanja pegawai sudah berkurang Rp 4,3 triliun, dimana 25% dari TKD (kinerja daerah),” kata Anies dalam keterangannya, Jumat (29 Mei 2020). -Baca: UU Penyiaran sudah diserahkan ke MK, dan Fraksi PKK mengusulkan agar peninjauan dipercepat-ia menjelaskan ada usulan bantuan sosial sebelumnya, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan bantuan lainnya dikurangi hingga 50% dengan tujuan untuk mempertahankan ASN TKD. Setara dengan 25% anggaran TKD PNS, atau Rp 2 triliun. – Namun pihaknya memilih memberikan uang rakyat, yang berupa bansos untuk 1,2 juta kepala keluarga, bukan 63.000 pejabat. .

Baca: Tak Mau Nikahi Pemuda, Prilly Latuconsina (Prilly Latuconsina) Memilih Menikmati Rumah Baru Tanpa Pasangan

“Pilihannya uang rakyat Rp. Di Jakarta, 63.000 pegawai negeri atau 20 juta kelompok rentan telah memperoleh pendapatan US $ 2 miliar. Dia mengatakan bahwa kami memilih memberikan 2 triliun rupiah kepada mereka yang kurang mampu di Jakarta. 2 triliun, atau 53% masih ada.

Kemudian Pemprov DKI memutuskan untuk merealokasi sebagian anggaran untuk penyesuaian. Namun anggaran untuk membantu kelompok rentan belum dipotong.

Anggaran Rp 4,8 triliun untuk masyarakat kurang mampu tidak berubah. Semula Rp 188 miliar naik menjadi Rp 5 triliun.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live