Kapolri telah mencabut pemberitahuan PKS terkait penanganan Covid-19: Ini tidak berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengumpulkan massa.

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Panitia Ketiga Anggota PKS DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi memahami tindakan yang diambil oleh Kombes Pol Idham Azis untuk mencabut nomor iklan MAK / 2 / III / 2020 yang dikeluarkan pada 19 Maret 2020 terkait kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah Dalam proses penanganan penyebaran Covid-19.

Menurutnya, hal ini untuk mengikuti kebijakan pemerintah menuju normal baru.

“Tapi saya harap surat rahasia dan nomor telegram STR / 364 / VI / OPS.2. / 2020 dianggap sebagai langkah bijak. Ekstasi bisa memicu Covid-19 gelombang kedua,” ujarnya di Zhou Enam (27 Juni 2020) mengatakan kepada wartawan. Namun, lanjutnya, kenyataannya masih banyak area merah, bahkan ada yang dianggap black area. — Baca: Tantangan Pilkada serentak pandemi 2020: Pemerintah sudah menerapkan #dirumahsaja

Aboe berharap aturan Humas kesehatan selalu diterapkan, dan harus menjaga jarak serta melarang keramaian. Ia mengatakan: “Keberhasilan kita dalam melawan penyebaran Covid -19 soooo tidak tergantung pada disiplin kita. Oleh karena itu, mencabut keterangan Kapolri bukan berarti kita semua bebas untuk mengumpulkan massa.” – Habib Aboe Aboe) juga meminta kepolisian berkoordinasi dengan Bupati dan ketua kelompok kerja untuk mempercepat penanganan Covid-19.

“Kebijakan daerah harus selalu didukung oleh kepolisian. Termasuk menjaga jarak dari tempat umum. Khusus di zona merah, kami minta Polri untuk terus membantu menjaga ketertiban umum,” ujarnya. -Menurut pemberitaan, tiga bulan setelah berlakunya, Kapolres Idham Azis akhirnya mencabut pernyataan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah tentang penyebaran virus corona (MAK / 2 / III / 2020) (Covid -19) Dirilis pada 19 Maret 2020.

Selama pandemi virus corona, pernyataan Kapolres berisi larangan dan imbauan kepada publik.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live