Pimpinan MPR ingin DPR menolak Perppu Jokowi terkait virus corona

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Konsultasi Rakyat, Syarief Hasan, percaya bahwa Majelis Nasional No. 1 pada tahun 2020 harus diveto oleh DPR untuk menggantikan undang-undang dan peraturan, dan meminta pemerintah untuk mengganti amandemen anggaran nasional.

Perppu diterbitkan oleh Presiden Jokowi, tentang kebijakan fiskal nasional dan stabilitas sistem keuangan yang digunakan untuk mengelola virus korona atau Covid-19.

Syarief mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Sabtu (18/4/2020): “Peppu No. 2020 harus ditolak oleh Republik Rakyat Demokratik karena dapat melanggar Konstitusi,” politisi Partai Demokrat menjelaskan Dia mengatakan bahwa Pepperp telah menghapus fungsi anggaran Partai Demokrat dari presiden dan menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal di tingkat administrasi.

Baca: Pemerintah Terima 17 Bupati PSBB untuk Cegah “Virus Corona Bisa Menular Dimana Saja”.

“Batas defisit anggaran 3% tidak jelas atau transparan. Syarief mengatakan:” Akan lebih baik jika Perppu segera diganti dengan anggaran nasional yang direvisi. “Sy Arief merasa bahwa jika Presiden Jokowi tidak menarik Perppu dan menghapus Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tanpa mengganti anggaran nasional yang direvisi, akan ada dua kebijakan presiden yang dapat melanggar Konstitusi.

” Jika negara tersebut diubah Anggaran, saya percaya bahwa semua fraksi akan membahas dengan cepat dan akurat sesuai dengan hukum, “kata Syarief.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live