Peraturan Luhut memungkinkan transportasi penumpang Ojol dianggap cocok untuk digunakan dengan sistem PSBB

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Seperti diketahui, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, serta Plt Menteri Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020, yang mengatur tentang pengaturan angkutan sekaligus pencegahan dan penyebaran Covid-19 .- — Dalam Permenhub ini, ojek online berwenang untuk mengangkut penumpang dalam kondisi tertentu.

Terkait hal ini, Ricky Vinando, pengacara alumni Universitas Jayabaya, mengatakan ketentuan ini bisa dijadikan bagian dari program pembatasan sosial skala besar (PSBB).

Baca: Pakar Corona Sebut May Yang Menular Hewan, Dokter Hewan dan Virus, Serta Beri Penjelasan

“Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 Seharusnya Boleh Ojek Angkut Orang. Selama PSBB , Polisi tidak memberikan legitimasi pengawal, sehingga polisi tidak bisa menindak siapapun yang melanggar PSBB (termasuk ojek), jika ada tindakan, itu ilegal, ”kata Ricky, Senin, Tribunnews.com dan Dia menghubungi. (13/4/2020). -Ricky mengatakan polisi tidak memiliki legalitas untuk melakukan tindakan hukum pidana dengan melarang ojek mengangkut penumpang.

Menurutnya, Permenkes 9/2020 dan Pergub DKI 33/2020 melarang penggunaan ojek sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Jokowi memandu arah penatalaksanaan Covid-19, Waspadai Peningkatan Pengujian PCR di Krisis Pangan

Terkait Permenkes # 9/2020, Ricky mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak memasukkan pidana penjara dan denda karena tidak ingin mengalahkan 6/2018 Pasal 59 UU No. Namun, Permenkes melarang sepeda motor mengangkut penumpang.

Pada saat yang sama, Peraturan Gubernur DKI 33/2020 tidak dapat dijadikan dasar penuntutan pidana terhadap siapa pun yang melanggar PSBB di Jakarta. Karena Pasal 27 hanya berlaku untuk pelanggaran yang terjadi selama isolasi wilayah atau rumah sakit, bukan PSBB.

“Karena tidak ada RS Karantina atau Isolasi Regional di PSBB Jakarta, JPU bisa mengadili jika aturan dilanggar. Polisi: PSBB sama sekali berbeda dengan karantina regional, kalau bisa mencegah Karantina pengangkutan personel, PSBB tidak akan dikenakan sanksi, itu juga berlaku untuk semua daerah. Dijelaskannya selama penerapan PSBB masyarakat tidak akan dikenakan sanksi. “-” Jadi Pak Luhut sudah benar dan benar secara hukum. Peraturan Permenhub 18/2020 adalah pasal terkuat 11 ayat 1 huruf d. Karena selama di PSBB tidak semuanya dilarang, termasuk ojek. Harap baca Pasal 59 UU No 1. 6 / 2018, “tambah Ricky.

Ricky menegaskan bahwa tidak ada gunanya menghentikan ojek online untuk mencari nafkah atau mengkriminalisasi siapapun yang melanggar PSBB, termasuk penggerak, pengendara motor, dan masih berfungsi perkantoran. Intinya, PSBB hanya telepon, tidak boleh memaksa, apalagi menindak, polisi tidak hanya mencaplok Pasal 27 Peraturan Gubernur DKI n ° 33/2020, cek dulu Pasal 59 UU n ° 6 / 2018 “, katanya.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live