KPK mengingatkan pemerintah pusat di Kalimantan agar menggunakan anggaran Covid-19 sesuai regulasi

Laporan wartawan Tribunnews.com Ilham Rian Pratama-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah daerah menggunakan anggaran untuk menangani virus corona atau pandemi Covid sesuai regulasi19. — Salah satunya adalah pembelian barang dan jasa (PBJ).

Baca: KPK Ingatkan Pemprov Papua Perhatikan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Covid-19-KPK mengimbau pemerintah daerah untuk tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan anggaran PBJ. “Ibu-ibu membeli barang dan jasa dengan itikad baik dan sesuai ketentuan, sehingga tidak perlu khawatir dengan maksimalisasi anggaran yang ada,” kata Wakil Ketua KPK Alex Marwata dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2020). Alex mengatakan pemerintah pusat Kalimantan bertanggung jawab atas pengelolaan Covid-19, dan KPK mencatat total 810 miliar rupiah, termasuk 138,8 miliar rupiah untuk pengeluaran pengelolaan dampak ekonomi, 267,1 miliar rupiah untuk jaminan sosial. Net dan 404,2 miliar rupiah Indonesia digunakan untuk pengeluaran kesehatan.

Alex menambahkan, pengeluaran sektor kesehatan mencakup pembelian alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan lainnya. Saat menangani Covid-19, KPK mendorong alat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk berperan aktif di pemerintah daerah.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live