Selama pandemi korona, MUI tidak menerima permintaan Fatwa dari Kementerian Agama

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerima permintaan fatwa dari Kementerian Agama untuk menentukan apakah ibadah haji harus dilaksanakan. Pengantar akan diberikan kepada forum pada hari Jumat (17 April 2020). Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas merekomendasikan agar pemerintah mempersiapkan mitigasi perubahan iklim sebelum otoritas Saudi membuat keputusan permanen. Silakan lihat situasi dan perkembangan di rumah dan di luar negeri dalam satu atau dua bulan, “Anwar telah mengkonfirmasi. – Dia berpikir bahwa organisasi ziarah selama korona atau pandemi Covid-19 menimbulkan banyak risiko. Dia pikir itu aman. ,”Dia berkata.

Sebelumnya, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Ketua Haji Kementerian Agama dan Dirjen Provinsi Umla Nizar Ali (Nizar Ali) mengatakan Kementerian Agama membutuhkan Fatwa MUI untuk memperkuat kepemimpinan Presiden Yokovy. Rancangan peraturan presiden terkait haji digelar tahun ini.

Baca: Kabareskrim: Ada Satgas Polri yang Jaga Keamanan Saat Pandemi Virus Corona

– “Fatwa Bisa Jadi Aspek MUI MUI. Fatwa MUI, Jika ada hutan belantara yang lebih berlumpur, maka wajib Korut j tidak perlu dalam kasus ini. Agar Presiden bisa mempertimbangkan betul medan dan aspek hukumnya, “kata Nizar beberapa waktu lalu. Parpol juga terus berkomunikasi dengan MUI dan kelompok kerja Covid-19 untuk mengambil keputusan. Agama (KMA) No. Waktu penetapan kuota Korea pada tahun 2020 adalah 1441/2020, yang menetapkan jumlah total kuota Korea Indonesia sebanyak 221.000 orang ..- Terkait rencana Kementerian Agama, jemaah haji gelombang pertama pada 26 Juni Berangkat dari Arab Saudi. Pemulangan pertama dilakukan setelah haji di Arab Saudi dari tanggal 5 hingga 20 Agustus 2020.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live