Dewan pengawas KPK menghargai alasan korupsi gratis karena wabah korona tidak tepat

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Syamsuddin Haris, anggota Dewan Pengawas KPK, mengatakan bahwa alasan pembebasan narapidana korup untuk mencegah penyebaran Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) tidak tepat. Syamsuddin mengungkapkan hal itu untuk menangani korupsi Para pelaku kejahatan dihukum dengan kejahatan ekstrem. “Kejahatan yang tidak biasa juga harus diperlakukan secara khusus. Oleh karena itu, tidak adil jika elemen korup (dan teroris) dibebaskan karena epidemi korona,” kata Syamsuddin, Jumat (3/4). /2020).

“Karena mereka tidak pernah mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari kejahatan mereka sendiri “, tambahnya.

Baca: Hasil tes positif berasal dari ibu Surabaya yang menjadi PDP RSUD Ir Soekarno Sukoharjo — Perubahan peraturan pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang kondisi dan prosedur untuk realisasi hak-hak warga di penjara oleh staf KPK ditolak usul.

Yudi Purn omo Harahap, ketua kelompok kerja KPK, mendesak Menkumham Yasonna H. Laoly untuk tidak menggunakan wabah virus korona sebagai cara untuk membebaskan tahanan yang korup dengan memodifikasi PP. 3/4/2020).

Yudi percaya bahwa tindakan yang diambil oleh Yasonna untuk mengubah peraturan adalah bentuk pengampunan dan kutukan korupsi. Bahkan, ini menghilangkan efek jera pada elemen korup lainnya.

Selain itu, menurut dia, proposal tersebut tidak memenuhi cita-cita negara untuk hidup tanpa korupsi.

Baca: Aa Gym, ia khawatir tidak mau mendengarkan suara-suara organisasi korban korona di banyak daerah

“Asosiasi Staf KPK percaya bahwa inisiatif ini sangat berbahaya untuk tujuan menghilangkan korupsi dan harus ditolak. Banyak pertengkaran, “katanya. .

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live