Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: PPDB hanya dari 221 kota kabupaten dirilis secara online

Laporan dari reporter Tribunnews.com Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM Jakarta-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan agar kantor pendidikan dan sekolah daerah menyelenggarakan penerimaan siswa baru secara online atau online (PPDB).

Meski begitu, Direktur Hamid Muhammad mengungkapkan bahwa hanya ada 221 yurisdiksi online PPDB, sementara 293 sisanya masih offline. “Jaringan 293 komunitas,” kata Hamid pada pertemuan online, Kamis (28 Mei 2020). -Pada saat yang sama, sekitar 317 komunitas mengeluarkan kebijakan zonasi PPDB. Sisanya sekitar 197 kota belum merilisnya.

Selain itu, karena ketidakmampuan untuk menjaga PPDB online, 177 daerah perkotaan telah menerima bantuan teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -Hamid mengatakan: “Layanan bantuan teknis PPDB yang disediakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mencakup layanan data dan layanan aplikasi.” Ke-14 provinsi di tingkat provinsi akan menyelesaikan online PPDB. Diantaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bang Gua Gabriel, Kepulauan Riau, meskipun PPDB 19 tahun diterapkan di provinsi lain secara online dan offline. Provinsi termasuk Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi, Sulawesi Tenggara Provinsi Rawaisi, Nusa Tenggara Timur, Banguru, Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.

Baca: Indonesia siap menghadapi standar baru dunia pendidikan, Pengamat: Tidak mencapai ketinggian yang diharapkan – Provinsi Papua belum melaporkan sistem PPDB yang telah diterapkan sejauh ini.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live