//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Sanksi bagi penjahat jarak sosial di penjara adalah empat bulan | adu ayam bali_s128.net login_s128.live

Sanksi bagi penjahat jarak sosial di penjara adalah empat bulan

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pengamat Polri Slamet Pribadi mengimbau Kapolri Laksamana Idham Azis dan timnya untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang tidak mematuhi arisan saat merebaknya COVID-19. Mak / 2 / III / 2020, yaitu kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona (Covid-19).

“Siapa pun yang tidak mematuhi perintah Kapolri dapat dihukum. Menurut undang-undang yang berlaku, terlepas dari apakah mereka terikat oleh Hukum Pidana, mereka dapat dikenakan denda atau ancaman denda bulanan, atau undang-undang terkait lainnya. Kendala seperti “Bisnis, Konsumsi, Ekonomi, dan Hukum Lainnya”, “kata Slamet, hal itu sudah terjadi pada Selasa (24/3/2020).

Baca: Bangkalan Polres hilangkan dugaan penyebaran Covid-19 dan eliminasi 15 Kerumunan orang-Slamet menjelaskan bahwa polisi bisa menerapkan Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 (KUHP) KUHP sebagai dasar pelaksanaan hukum um.

Pasal 216 (1):

Setiap orang yang tidak mau menuruti perintah atau permintaan yang dibuat oleh stafnya menurut undang-undang, untuk mengawasi sesuatu, atau pejabat bertanggung jawab atas tugasnya dan berwenang untuk melaksanakan Penyidik ​​meminta atau meninjau tindakan kriminal; demikian pula, siapa pun yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menghalangi tindakan salah satu tindakan pejabat ini yang ditentukan oleh undang-undang akan dikenakan hukuman penjara empat bulan dan dua minggu atau denda. Maksimal sembilan ribu rupee. -Artikel 218:

Setiap orang dalam kerumunan yang gagal untuk pergi dengan sengaja setelah diperintahkan oleh otoritas yang berwenang atau perwakilannya tiga kali, akan dihukum dengan penjara tertinggi. Mengenakan denda empat bulan dua minggu atau denda sampai 9.000 rupee.

Baca: Warganet melaporkan bahwa dua WNA asal Maluku, Vietnam langsung berstatus Covid-19 ODP

Menurutnya, aparat kepolisian di seluruh Indonesia mengatasnamakan hukum saat pandemi Covid-19, dan Departemen kepolisian dapat menerapkan undang-undang tersebut kepada individu atau kelompok orang yang tidak menghormati jarak sosial atau batasan sosial. -Dia menyatakan: “Polisi harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dan ditaati, sehingga epidemi tidak akan meluas, tidak akan bergulir, dan dapat menyebabkan kerusakan umum.” Publik melalui penyerahan publikasi sosial dan pendidikan.

Mengingat jumlah penularan yang terus meningkat, pihaknya meminta pihak kepolisian untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Jika ketertiban masyarakat tidak dihormati, segera lakukan tindakan penegakan hukum untuk memulihkan keadaan. Dia berkata: “Tentu saja, tindakan terpisah, termasuk penegakan hukum dan hukum terkait lainnya, harus bekerja sama dengan instansi terkait.”

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live