Implementasi UU Penjangkauan Kesehatan tidak sederhana karena membatasi kegiatan keagamaan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Upaya pemerintah untuk membatasi aktivitas warga, seperti bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, sembari mengendalikan penyebaran CoV-19, telah menyebabkan oposisi dari banyak partai politik. Pemerintah tidak mau menerapkan Undang-Undang Karantina No. 6 tahun 2018. Aliansi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan darurat kesehatan nasional.

Akhirnya, pemerintah memutuskan status darurat kesehatan masyarakat dan memilih Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PPSB) untuk melawan Covid -19.

Baca: Sepuluh ribu orang di Corona yang meninggal di Amerika Serikat karena kesulitan, melampaui catatan perang AS, adalah korban berusia 6 tahun

Alasan mengapa “Hukum Karantina Kesehatan” tidak diterapkan Salah satu alasan sederhana, karena membatasi kegiatan keagamaan. Undang-undang ini tidak mudah karena berkaitan dengan membatasi kegiatan keagamaan. “Mantan anggota Dewan Republik Indonesia 2014-2 019 Inas N dihubungi pada 4 April 2020, ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh membatasi kegiatan keagamaan secara sewenang-wenang. Pasal 28E (1) UUD 1945 menjamin bahwa negara tidak akan ikut campur di Indonesia Ibadah agama.

Baca: HAM di Colonna, Colonna, Indonesia dengan mendesak diminta untuk menunda persetujuan RKUHP

Namun, dalam kasus pandemi, ia mengatakan bahwa membatasi kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan, untuk pengambilan keputusan Penyebaran epidemi Covid-19 dalam bentuk alienasi sosial atau pembatasan sosial Menurutnya, otoritas agama agama yang diakui di Indonesia harus memiliki Fatwa.

Kemudian pemerintah menghubungi lembaga-lembaga otoritas keagamaan, termasuk Indonesia Dewan Ulimas (MUI), yang mengeluarkan Fatwa No. 14 tahun 2020, melibatkan organisasi ibadah pada saat pecahnya Covid-19.

Baca: Mulai hari ini, operasi lintas-KRL Silakan merujuk ke rencana perjalanan untuk penyesuaian akhir.

Setelah berkonsultasi dengan otoritas agama dengan Fatwa, kemudian kuasai peraturan pemerintah No. 21 tahun 2020, yang melibatkan pembatasan sosial dan sosial Menteri No. 9 tahun 2020 dan Menteri Kesehatan, yang melibatkan Covid Arahan pembatasan sosial berskala besar dalam konteks manajemen dipercepat di -19.-Dia menambahkan: “Presiden adalah lembaga nasional yang berwenang untuk mengubah pendapat agama dari otoritas agama menjadi undang-undang berdasarkan undang-undang No. 15/2019 tentang pembentukan undang-undang Satu. “

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live