Menkumham, Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, diharapkan memberikan informasi dalam sidang konferensi uji coba corpus

Reporter Tribunnews.com Glery Lazuardi report-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan pertemuan tinjauan yudisial mengenai peraturan pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Kebijakan Keuangan Nasional 2020 dan stabilitas keuangan negara. Sistem yang mengelola pandemi penyakit virus korona 2019 (Perppu menangani Covid-19) .

Besok Rabu (20/5/2020), pengumuman Partai Demokrat dan Presiden terdengar pada sidang dalam agenda. –Ada dua permintaan penilaian.

Kasus pertama, Kasus No. 23 / PUU-XVIII / 2020. Petisi untuk kasus ini diajukan oleh banyak tokoh terkenal, termasuk mantan ketua MPR Indonesia, Amien Rais dan tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Kasus No. 24 / PUU-XVIII / 2020. Petisi tersebut diajukan oleh Ikatan Pemberantasan Korupsi Indonesia (MAKI) bekerjasama dengan instansi lain.

Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi peninjauan kembali.

Atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kehakiman ST Burhanuddin akan memberikan informasi pada persidangan.

Yasonna menekankan bahwa bahkan jika permintaan Perppu untuk meninjau materi telah disetujui sebagai hukum pada saat itu, ia akan memberikan informasi.

Baca: Banding politisi PKS Perppu 1/2020 tidak memastikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran untuk mengelola Covid-19, “Saya akan selalu menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi besok Rabu dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman. , Karena presiden menyetujui resolusi itu, ‚ÄĚkata Yasonna dalam sebuah pernyataan, Selasa (19 Mei 2020).

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live