Komite DPR III mewajibkan KPK untuk membentuk tim khusus untuk memantau anggaran kartu kerja

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diminta untuk membentuk kelompok kerja untuk mengawasi penggunaan anggaran program kartu kerja 5,6 triliun rupee.

“Saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus untuk fokus memantau anggaran Rp.” 5,6 triliun Ini adalah banyak uang rakyat, sehingga pemerintah berkewajiban menggunakannya secara efektif, transparan dan bertanggung jawab, “Kongres ketiga Wakil Ketua Komite Ahmad Sahroni mengatakan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/1/2020) Membaca: 80 warga Bongo diharuskan untuk berhubungan dengan tes Covid-19 cepat positif. Lakukan tes yang sama — menurutnya, lembaga agama yang berbeda harus secara ketat dan ketat memantau penggunaan anggaran yang direncanakan untuk menghindari penyalahgunaan. — Sahroni mengatakan: “KPK harus memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan benar dan tidak ada Kesenjangan korupsi terkecil. “Baca: Kementerian Perhubungan segera melarang kembali ke kota asal No. 25 tahun 2020 Permenhub

Sahroni bertanya, KPK mencerminkan pengawasan pra-pekerjaan dari semua tahap mulai dari mempekerjakan penyedia layanan hingga hibah-Baca: PLN mendesak pelanggan untuk melakukan pembayaran independen melalui Standar laporan Whatsapp, metode ini adalah sebagai berikut- “Seperti kita semua tahu, semua janji penyedia kartu kerja dilakukan dalam kasus panggilan rekrutmen. Coba selidiki apakah program tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena setelah membaca ada beberapa penjual yang baru berdiri tahun ini, jadi kita baru dengar namanya, ”kata orang partai NasDem.

Selain itu, Sahroni juga meminta KPK untuk memantau rencana pemerintah lainnya mewabah pada virus corona, seperti Orang yang terkena wabah memberikan bantuan sosial. – “Jadi ini bukan hanya kartu pra-kerja, tetapi juga bagian dari pengelolaan Covid-19,” bantuan sosial.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live