Jokowi telah menerapkan pembatasan sosial skala besar dan polisi dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar

TRIBUNNEWS.COM-Presiden Jokowi telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk memerangi penyebaran virus korona.

Yokovi menunjukkan pada konferensi pers bahwa polisi dapat mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang melanggar aturan. — “Polisi nasional juga dapat mengambil tindakan terukur dan menegakkan hukum sesuai dengan hukum,” kata Presiden Yokowi pada konferensi jarak jauh yang diadakan di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020). -Jokowi mengatakan bahwa payung hukum yang digunakan untuk mengimplementasikan PSBB terkait dengan UU No. 6 tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina.

Baca: Profesor UI mengatakan bahwa banyak orang tidak mematuhi Corona: Sangat bagus, jika penjara tidak mengenakan biaya

Selain itu, Jokowi juga menandatangani pemerintahan Le untuk menyelesaikan RUU pembatasan sosial berskala besar.

Jokowi percaya bahwa penegakan hukum harus ditegakkan terhadap mereka yang melanggar aturan sehingga CBDR dapat secara efektif dan berhasil mencapai tujuannya.

“Ini untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,” dia mengumumkan.

Selain memutuskan menerapkan PSBB, Jokowi juga menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Situasi ini ditentukan oleh Keputusan Presiden (Keputusan Presiden), yang juga telah ditandatangani. — Hingga Senin (30 Maret 2020), 1.414 kasus positif Covid-19 telah tersebar di 31 provinsi di Indonesia.

Di antara mereka, 75 dinyatakan sembuh dan 122 meninggal. (Kompas.com / Ihsanuddin) -Artikel ini pernah dimuat di Kompas.com dengan judul “Larangan Sosial Skala Besar, Yokowi Sebut Polisi Bisa Menindak”

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live