PSI: Pemprov DKI harus mengeluarkan tenaga medis dari tunjangan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Usai memangkas APBD 2020 menjadi setengah dari jumlah semula, Pemprov DKI banyak mengurangi manfaat ASN. Dikecualikan.

Anggara Wicitra, Wakil Ketua Panitia E dari Fraksi PSI, menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga bulan terakhir, tenaga kesehatan telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan jiwa petualang. SE menjadi pedoman operasional transportasi saat wabah korona-oleh karena itu, pemerintah harus menjamin kesejahteraannya. Ia mengatakan kepada wartawan, Senin (5/11/2020). Petugas kesehatan bisa berperan dalam menurunkan tingkat infeksi corona, mulai dari edukasi, identifikasi, pengobatan hingga membantu pasien dalam proses pemulihan.

Angara ( Anggara) meminta Pemprov menghapus pemotongan tunjangan bagi tenaga medis di semua tingkatan mulai dari abses, rumah sakit hingga laboratorium.

Baca: Tes cepat yang dilakukan di seluruh negeri bulan ini sudah siap dan bisa diproduksi

– – “Mereka melayani warga dengan ikhlas, dan kami menjaga kebahagiaan keluarga dengan memberikan manfaat tanpa dikurangi biaya apapun,” pungkas Angara – seperti yang diketahui semua orang, Pemprov DKI Jakarta memprediksi total PDBD pada tahun 2020 akan tercapai. Mencapai Rp 47,18 miliar, 47% lebih kecil dari yang semula disetujui Rp 87,9 triliun — artinya Pemprov DKI di Jakarta harus bisa menyesuaikan pengeluaran dalam angka ini tahun ini — beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain pengurangan biaya pegawai dari 20,8 Triliun rupee berkurang menjadi 15,9 triliun rupee-antara lain, mengurangi perolehan kinerja ASN hingga 50%, menghapus tunjangan transportasi, menghapus tunjangan dan gaji untuk posisi ke-13 dan ke-14, mengurangi insentif pajak untuk pemulihan gaji sebesar 50%, dan Penghapusan tunjangan Pendapatan Bapenda meningkat.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live