Pemerintah meninjau aturan sanksi terhadap orang yang melanggar perjanjian kesehatan

TRIBUNNEWS. Kantor Berita Jakarta-Pemerintah akan mempertimbangkan kembali pemberian denda pada mereka yang melanggar peraturan kesehatan. -Ini disiarkan oleh Muhajidir Effendi, Menteri Pengembangan Manusia dan Koordinasi Budaya, setelah pertemuan terbatas dengan Presiden, Senin (13/7/2020).

“Bapak Presiden menekankan bahwa disiplin publik dalam kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan sangat rendah. Oleh karena itu, Presiden telah memberikan panduan yang dapat diperkuat, di samping sosialisasi dan pendidikan tentang sanksi yang melanggar Protokol Kesehatan,” katanya.

Membaca: Tujuan Jokowi adalah untuk memeriksa 30.000 Covid-19 Spesiemen setiap hari.

Presiden percaya bahwa tanpa sanksi yang ketat, masyarakat jarang akan mendengar tentang sosialisasi penerapan perjanjian kesehatan. Menurutnya, status hukum departemen terkait sedang dibahas oleh departemen dan lembaga terkait. Presiden percaya bahwa jika tidak ada sanksi tegas untuk pelanggaran, tidak akan ada panggilan untuk sosialisasi.

Muhadjir percaya bahwa pedoman sanksi Presiden untuk pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. —Oleh karena itu, ia berharap bahwa masyarakat akan membuat interpretasi ketat terhadap ekspektasi risiko tinggi yang akan dihadapi Indonesia.

“Ini mengharuskan publik untuk memahami apa yang dikatakan presiden menunjukkan seberapa besar risiko yang masih dihadapi Indonesia. Gunakan dengan Covid -19, “katanya.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live