Masalah SE BPTJ Pemerintah Provinsi DKI: setelah Jakarta menjadi PSBB, pembatasan ekstrim dapat diberlakukan

Reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-BPTJ Surat Edaran tentang Pembatasan Transportasi (SE) tidak berlaku untuk DKI Jakarta. Wilayah ini telah memperoleh status pembatasan sosial skala besar (PSBB) dari Menteri Kesehatan.

Syafrin Liputo, kepala agen transportasi DKI Jakarta, menyampaikan berita tersebut. Dia menjelaskan bahwa karena peraturan pemerintah (PP) No. 21 tahun 2020, BPTJ tidak harus mengeluarkan pemberitahuan ini.

Mekanisme PSBB dijelaskan dalam PPPP, dan orang yang bertanggung jawab atas area tersebut harus terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Menteri Kesehatan.

Baca: Untuk membantu siswa belajar di rumah, Smartfren menyediakan kuota Ruangguru 30 GB gratis,

Baca: 349.000 PPE telah didistribusikan ke semua rumah sakit yang direkomendasikan Covid-19

Baca: Pemain Boston Celtics Marcus Smart mengumumkan perlindungan dari virus corona, juga dikenal sebagai Covid-19,

lainnya Mekanismenya adalah kepala BNPB, ia juga ketua kelompok kerja nasional COVID-19, dan mengajukan proposal PSBB kepada menteri berikut ini: kesehatan.

“Mereka tidak perlu lagi merilisnya, karena sekarang dengan PP 21/2020, mekanisme sudah ada, dan peraturan (PSBB) harus dirumuskan oleh Menteri Kesehatan sebelumnya,” kata Syafrin. Konfirmasikan pada hari Rabu (1/4/2020).

“Kami akan membatasi ekstrem hanya setelah Menteri Hea membuat keputusan,” katanya. .

Syafrin belum tahu, saya tidak tahu apakah Gubernur Anies Baswedan akan mengajukan proposal PSBB untuk Jakarta. Karena Anies beberapa waktu sebelum mengajukan proposal karantina daerah, tetapi ditolak oleh Presiden Joko Widodo. “” Gubernur mengusulkan atau tidak, biarkan dia bertanya. Apa yang kita ketahui adalah bahwa gubernur, sebagai kepala satuan tugas, telah membuat rekomendasi kepada presiden, tetapi kemarin dia ditolak pada posisi tertinggi.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live