Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan kembali dana darurat Covid-19

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri), menyerukan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengambil tindakan pencegahan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa pokok, serta upaya kebijakan lainnya untuk mengalokasikan kembali dana anggaran untuk fokus pada pencegahan dan pemrosesan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk Covid-19.

Sebagai pemerintah pusat, penting untuk mengambil tindakan segera dengan mempercepat penanganan Covid-19 oleh kelompok kerja, dan juga melalui status “Badan Darurat Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) No. 13” Dekrit (SK), yang memperpanjang periode keadaan darurat hingga 29 Mei 2020, ditandatangani oleh kepala BNPB, Doni Monardo, 29 Februari 2020.

“Sekarang dimungkinkan untuk merealokasi kegiatan yang tidak perlu ke manajemen anggaran, seperti biaya perjalanan dan biaya pertemuan (pertemuan) formal, sehingga mereka dapat digunakan untuk mengelola biaya Covid-19.,” K Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran. Safrizal Za, M.si berbicara di Graha BNPB di Jakarta pada hari Rabu (25/3/2020).

Baca: Presiden Jokowi menghadiri KTT G20 virtual untuk membahas manajemen Co-19

Baca: Ramalan zodiak cinta besok, 26 Maret, Kamis: Libra waspadai Asmara Sagittarius di ujung sudut

Baca: Malaysia mengumumkan kematian akibat korona, total 16 orang meninggal

Kemudian, Safrizal juga meminta anggaran pemerintah untuk mendistribusikan kembali bidang-bidang ini dapat dikonsentrasikan pada kebutuhan manajemen, seperti meningkatkan kapasitas rumah sakit, ruang isolasi, Termasuk pencegahan penyediaan disinfektan, alat pelindung diri (APD), dan langkah-langkah mitigasi yang disosialisasikan di provinsi, kabupaten dan kota, kelurahan ke tingkat RT dan RW.

Selain itu, pemerintah daerah harus dapat mendukung dan memperkuat isolasi sosial dan bekerja dari rumah (WFH) sebagai cara untuk mengekang pertumbuhan statistik dari 19 pasien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya ini.

“Dalam hal ini, masyarakat harus didukung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang mencapai jarak sosial dan WFH,” tambah Safrizal.

Selain itu, dalam menanggapi kebutuhan komunitas bisnis, Safrizal juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat membuat bisnis lebih fleksibel, seperti melepaskan pajak lokal, mengurangi pajak, dan memungut pajak, sehingga komunitas bisnis dapat terus beroperasi. Kemudian, usaha mikro harus didukung, karena elemen-elemen ini juga memerlukan persiapan kebijakan pemerintah daerah.

Akhirnya, Safrizal juga ingat bahwa 19 kasus umum adalah urusan umum. Dalam hal ini, masyarakat juga harus menjadi pelopor dalam mencegah penyebaran epidemi ini.

“Covid-19 bukan hanya masalah bagi pemerintah pusat, tetapi semuanya harus dipindahkan. Karena jika itu tidak terjadi pada saat yang sama, pandemi ini hanya akan ditukar. Ia disembuhkan di sini, dan kemudian muncul kembali di sini.” Kelopak Mata Frisal.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live