DPRD DKI mengusulkan untuk menghapus nama-nama penduduk penerima bantuan sosial yang mengabaikan panggilan pemerintah

Wibi Andrino, ketua fraksi Nasden dari TRIBUNNEWS.COM-DPRD di Jakarta, mengatakan bahwa memberikan bantuan sosial kepada kelompok miskin dan rentan adalah sah dan wajib bagi pemerintah.

“Bantuan semacam ini adalah hak orang-orang yang terkena dampak kebijakan PSBB. Tetapi harus diingat bahwa masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung rencana pencegahan korona,” kata Wibi kepada wartawan, Rabu (4/8/2020).

Baca: Selama PSBB di DKI Jakarta, logistik para penjaga dan distribusi BBM

Politisi Nasdem menyarankan agar pemerintah provinsi DKI atau pemerintah pusat memberikan pengecualian untuk warga yang keras. Mereka mengabaikan panggilan untuk jarak atau aktivitas perumahan dan mengeluarkannya dari daftar penerima. Karena melanggar kebijakan itu sama saja dengan memerangi upaya pemerintah untuk mengekang epidemi virus Wuhan.

Baca: Seorang pria terpapar, warga berani membantu, petugas mengevakuasi dia mengenakan APD

“Bagaimanapun, selalu ada kewajiban dan hak” Jika mereka tidak ingin mengikuti aturan, akan ada sebagai hasil dari. Dia mengatakan bahwa itu harus dihapus dari daftar penerima.

Selain itu, penghuni yang tidak memakai topeng di luar ruangan juga akan dihukum. “Jangan gagal dalam upaya bersama ini karena satu atau dua partai politik.”

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live