Jika larangan kembali ke rumah adalah hukuman yang ditentukan oleh Kementerian Transportasi

Reporter Tribunnews.com Theresia Felisiani

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Pelaksanaan larangan kembali yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya menunggu hasil pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Koordinasi Investasi, Luhut Binsar. Panjaitan .

– Direktur Biro Transportasi Darat Kemenhub Budi Setiyadi tentu saja mengatakan bahwa jika ada kebijakan yang melarang pemerintah kembali ke rumah, sanksi akan dikenakan pada masyarakat.

“Kami sedang dalam tahap diskusi dengan ketua kelompok kerja. Jika rancangan peraturan menteri yang melarang pulang kembali dikeluarkan,” kata Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (20 April 2020) ) .— Baca: Kisah Bripka Endro Purnomo yang menyediakan bahan makanan dari tabungan pribadi untuk warga yang terkena dampak korona

Budi Setiyadi mengatakan bahwa hukuman dapat diterapkan pada UU Sanitasi dan Karantina.

“Sanksi yang paling ringan adalah deportasi dan repatriasi. Itulah sebabnya kami akan menutup semua ekspor, terutama Jabodetabek. Kami harus diperiksa,” tegasnya. — Mengikuti jejak Budi Setiyadi, kepala Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Polisi Asep Adi Saputra, Adi Saputra mengakui bahwa partainya masih menunggu keputusan pemerintah untuk melarang kembali ke negara itu. – “Kami sedang menunggu keputusan pemerintah. Jika diputuskan, dilarang pulang. Tentu saja, ini adalah aturan yang harus dihormati oleh masyarakat. Sama seperti dalam UU Kesehatan dan Karantina, ketidakpatuhan dapat dijatuhi hukuman. Hukuman maksimum adalah satu tahun penjara. Dan denda 100 juta rupiah. Jika dilarang pulang, seseorang harus pulang. Ya, mereka akan diminta untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live