Dewan Pengawas KPK menggunakan korupsi gratis sebagai alasan karena popularitas Corona tidak pantas

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Syamsuddin Haris, anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan bahwa alasan membebaskan narapidana korup untuk mencegah penyebaran penyakit coronavirus pada tahun 2019 (Covid-19) tidak tepat. Syamsuddin mengungkapkan bahwa pelaku penyuapan harus dianggap sangat kriminal. Syamsuddin mengatakan dalam sebuah kontak pada hari Jumat (3/4): “Kejahatan luar biasa juga harus ditangani dengan cara yang luar biasa. Karena itu, tidak adil bagi orang-orang korup (dan teroris) untuk dibebaskan karena protes korona.” / 2020).

“Karena mereka tidak pernah mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari kejahatan yang mereka lakukan,” tambahnya.

Baca: Hasil tes membuat kemajuan positif yang cepat, dan rekan-rekan di Surabaya menjadi rumah sakit PDP di daerah Ir Soekarno Sukoharjo — Organisasi staf KPK juga menolak proposal untuk mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 tahun 2012, yang Syarat dan prosedur terkait dengan penerapan hak-hak sipil di penjara.

KPK Yudi Purnus omo Harahap (Kyp Yudi Purn omo Harahap) Ketua WP meminta Menkumham Yasonna H. Laoly untuk tidak menggunakan epidemi coronavirus sebagai cara untuk melepaskan tahanan yang dirusak oleh revisi PP.

“Jangan” menjadikan epidemi Covid-19 sebagai kendaraan yang bebas korupsi, “kata Yudi kepada wartawan, Jumat (3/4/2020). Yudi percaya bahwa langkah-langkah Yasonna untuk mengubah peraturan adalah benar. Suatu bentuk hukuman korupsi ringan. Bahkan, ini menghilangkan efek jera pada elemen korup lainnya.

Menurutnya, di samping itu, proposal tersebut tidak memenuhi cita-cita negara untuk menghindari korupsi .– -Baca: Aa Gym prihatin mendengar suara penolakan. Di banyak daerah, sisa-sisa korban korona

“Asosiasi Staf KPK percaya bahwa ada beberapa pernyataan yang menjelaskan mengapa inisiatif ini sangat berbahaya untuk menghilangkan korupsi dan harus ditolak, “Dia berkata.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live