Komite Kesepuluh DPR mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa 33,5 juta siswa tidak dapat mengakses Internet

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pecahnya Virus Corona (Covid-19) di Indonesia memaksa siswa untuk belajar online di rumah.

Namun, karena alasan berikut, tidak semua siswa dapat mengakses pendidikan online-dalam hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat X Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa di seluruh Indonesia. Epidemi penyakit coronavirus 2019.

Fikri mengatakan dalam pernyataan tertulis, Sabtu (4/4/2020): “Hanya sekitar 34,5% orang yang dapat menggunakan layanan pendidikan online.”

Baca: Pengacara khawatir akan terinfeksi oleh corona Surat itu merilis Jokowi Abu Bakar Baasyir yang dirilis. Selain itu, Fikri mengatakan bahwa selama epidemi Covid-19, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan besar pembatasan sosial skala besar (PSBB) sebagai bagian dari manajemen epidemi yang dipercepat. Dia mengatakan: “Hanya sejauh ini (4/4/2020), kasus positif adalah pada tahun 1986, di mana 181 kematian.”

Politisi PKS percaya bahwa kebijakan PSBB tepat untuk mencegah penyebaran sejumlah besar virus .

“Dia berkata:” Termasuk lembaga pendidikan yang memang di tempat-tempat banyak orang berkumpul. Ini sesuai dalam situasi tertutup, tetapi harus ada pengajaran dan pembelajaran alternatif (KBM) untuk terus beroperasi, “katanya. -Membaca: terinfeksi Covid-19, perawat meninggal setelah suaminya membisikkan kalimat Haru dan mendengar Sebuah cerita-Fikri a menunjukkan bahwa menurut data yang diperoleh dari Komite X RDPU penyedia layanan pendidikan online, 514 kota / wilayah di Indonesia telah menggunakan layanan teknologi pendidikan beberapa hari yang lalu .- – “Hanya 34,5% orang yang dapat berkunjung, yang berarti bahwa lebih dari 65% wilayah belum mencapai materi pembelajaran yang mereka sediakan”, katanya. Dia menjelaskan.

Fikri mengatakan bahwa dalam proporsi ini, Indonesia Di antara 43,5 juta siswa, hanya sekitar 10 juta siswa yang dapat mengakses materi pembelajaran dari platform online. Dia mengatakan: “Ada 33,5 juta siswa yang tidak memiliki akses ke materi pembelajaran, sehingga pemerintah harus cepat membuat terobosan dalam waktu singkat untuk menyelamatkan mereka. “Dia berkata .

Fikri menambahkan bahwa meskipun PBB telah dihapus, diganti dengan catatan, atau akumulasi nilai semester terakhir, semua pihak harus bekerja sama dalam berurusan dengan Covid-19.

“Meskipun ada pembatalan ujian nasional, itu digantikan oleh nilai atau akumulasi semester sebelumnya, tapi saya pikir semua pihak harus bekerja sama dengan Covid-19 untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi semua siswa selama mereka tinggal,” katanya.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live