Pemerintah provinsi DKI: tenaga medis tidak dicakup oleh kompensasi, tetapi khusus untuk tujuan ini

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan kompensasi bagi tenaga medis yang terlibat dalam perawatan pasien dengan coronavirus. “Hubungi Chadir, Selasa (12 Mei 2020).

Baca: Presiden Filipina sekali lagi memperpanjang penutupan selama dua minggu – pengecualian ini tidak terdistribusi secara merata di semua aspek. Medis dan keperawatan Personil hanya berlaku untuk orang yang berurusan langsung dengan pasien Covid-19. Misalnya, staf medis yang bekerja di belakang meja layanan tidak dikecualikan. Imbalan mereka akan selalu disesuaikan dengan 50%. “” “Semua staf medis dan staf perawat” 19 Orang yang bekerja bersama secara langsung tidak termasuk. Dokter dan paramedis yang duduk di belakang meja, ya atau tidak, terus menanggung 50% dari biaya, “katanya. Instruksi -Baca: DPRD DKI mengharuskan BUMD untuk segera membagikan dividen secara wajar untuk membantu mendistribusikan penyakit listrik.

Kemudian, biro kesehatan akan diminta untuk mengumpulkan data staf medis sesuai dengan standar. “Karena kontraksi ekonomi, kapasitas ekonomi kita terbatas,” kata Chaidir. “Target awal yang disetujui adalah 47% dari Rp 87,9 triliun. Ini berarti bahwa pemerintah provinsi DKI di Jakarta harus dapat menyesuaikan pengeluaran hingga 50% dalam lingkup tahun ini, menghapus tunjangan transportasi, membatalkan tunjangan dan upah ke-13 dan ke-14, Manfaat pajak gaji dikurangi 50% dan kompensasi Bapenda untuk peningkatan pendapatan dihilangkan.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live