Tanpa Perppu, menunda pemilihan lokal tidak didasarkan pada hukum

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Abhan, ketua Badan Pengawas Pemilu Indonesia (Bawaslu), mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menggantikan undang-undang (Perppu), yang melibatkan penangguhan pemilihan daerah hingga Ketua Menteri (Pilkada) 2020

Menurutnya, pekerjaan penyelamatan Perppu dianggap sebagai dasar hukum untuk menunda pemilihan 2020 yang diadakan di 270 wilayah di Indonesia.

Abhan mengatakan: “Peppu diselamatkan karena tidak mungkin untuk mengadakan pemilihan wajib tanpa dasar hukum yang kuat dan dalam virus korona,” Ali Abhan (halaman Bawaslu RI) Rabu ( 04/29/04/2020) laporkan. — Bacaan: Komite Kesembilan Republik Demokratik Rakyat: Larangan Mudik harus disertai dengan kompensasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunda fase pemilihan lokal yang akan diadakan secara bersamaan pada tahun 2020. Keputusan tersebut didasarkan pada PL.02-Kpt / 01 / KPU / 111/2020 yang ditandatangani oleh Surat No. 179 / Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020. Dalam surat itu, sebagai tanggapan terhadap pemilihan serentak pada tahun 2020 Penundaan dan penundaan Virus Corona yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana nasional (covid 19).

Abhan menjelaskan bahwa penundaan pemilu 2020 telah mengganggu empat tahap struktural pemilu yang sedang berlangsung. -Tahap keempat, yaitu: pembentukan dan masa kerja komite pemungutan suara, memverifikasi persyaratan dukungan untuk kandidat individu, membentuk komite pembaruan data pemilu (PPDP), komite komunikasi dan penelitian (coklit), dan memperbarui dan menyusun daftar pemilihan .– –Baca: Nasihat tentang Iklan yang terkait dengan manajemen pemantauan anggaran regional Covid-19 4-Manajemen — “Ada empat langkah tertunda. Kapan saya bisa mulai lagi? Jika persyaratan ini dipenuhi,” Jawa Tengah Kata mantan ketua badan pemantau pemilu.

Selain pelepasan Perppu, syarat lain harus dipenuhi untuk menunda pemilihan 2020 yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2020. Ini adalah bencana pandemi Co-19 yang memang telah menghilang. Paling lambat akhir Mei.

Baca: 2000 rumah di Pidie Jaya Aceh kebanjiran dan ketinggian air setinggi 120 cm

“Untuk melanjutkan penyelenggaraan pemilu pada 9 Desember 2020, dua syarat penting harus dipenuhi.” — Sebelumnya, Dewan Perwakilan dari Gedung Kedua bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) Tito Canavian dan Komisi Pemilihan Umum Bawaslu (KPU) dan setuju untuk mengadakan pemilihan lokal pada tanggal 9 Desember 2020 bersamaan. Pilkada serentak pada tahun 2020 akan diadakan di 270 daerah pemilihan, termasuk 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota di 32 provinsi, dan 150.691 kantor (TPS), dengan sekitar 105.396.460 pemilih berpartisipasi, tergantung pada yang relevan Pemilihan data untuk jumlah pemilih potensial (DP4) -Penundaan serentak pemilu lokal disebabkan oleh meluasnya pelepasan Covid-19 di Indonesia. Selain itu, beberapa wilayah yang akan melaksanakan pemilihan umum 2020 termasuk dalam distribusi di area merah Covid-19. Daerah-daerah ini termasuk Sumatera Barat (Bukittinggi), Sumatera Utara (Medan), Sumatra Selatan, Banten (Tangerang Selatan), Jawa Barat (Kabupaten Depok dan Bandung), Jawa Timur (Surb, Belida, Jember) Kabupaten, Kabupaten Kodiri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo).

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live