Perppu No. 2/2020 masih belum dapat membakukan jadwal pemilihan kepala daerah yang akan diadakan secara bersamaan di masa depan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Presiden Jokowi secara resmi menandatangani keputusan untuk menunda pelaksanaan sisa fase pemilihan serentak tahun 2020 (Senin (4/5)). Seperti kita ketahui, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang 2020 untuk menggantikan hukum 2020, yang menggantikan Amandemen Ketiga hingga 2020, yang melibatkan pembentukan peraturan pemerintah tentang hukum 1 yang menggantikan pemilihan. Gubernur, Kabupaten, Kota Hukum yang panjang. -Pada masalah ini, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komite Kedua DPR, mengatakan bahwa Pepp adalah keputusan hukum yang diharapkan oleh semua pihak.

Baca: Peppu memberikan kesempatan untuk menerapkan larangan politik dalam pemilihan lokal.

“Perppu adalah keputusan” Setelah keputusan politik dibuat pada pertemuan Komite Kedua Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Dalam Negeri dan Menteri KPU Indonesia pada 14 April, semua undang-undang diharapkan untuk menghubungi Doli melalui Tribunnews.com Pada hari Rabu, 6 Maret 2020, Doli mengatakan: “Pemilihan kepala daerah serentak hingga 9 Desember 2020”.

Seorang politisi dari Golkar mengatakan bahwa partainya hanya menunggu Perppu untuk secara resmi diajukan ke DPR untuk diskusi dan pengambilan keputusan. — Namun demikian, ia menyiratkan bahwa ia memiliki poin lain yang tidak dimasukkan oleh Perppu, bahkan jika itu adalah pertemuan Keputusan. 14 April.

Baca: Menteri Angkutan Umum sekali lagi secara terbuka menyatakan bahwa masyarakat masih tidak akan kembali ke tanah kelahirannya- “Pada tahun 2020, 2022, 2023, 2025 dan tempat-tempat lain, kalender pemilihan akan dinormalisasi pada saat yang sama.” Tetapi yang pasti adalah bahwa Jumlah pemilihan regional serentak pada tahun 2020 sudah cukup. Namun tentu saja, nanti, kita akan melihat pandangan dan sikap berbagai pihak dalam RDP.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa kepala daerah (Pilkada), yang semula dijadwalkan diangkat pada bulan September, dipilih pada saat yang sama. Ditunda hingga Desember 2020.

Baca: Mendengar tuduhan Fadli Zon tentang PSBB, Refly Harun : Apakah ini persaingan dengan Prabowo, bagaimana memarahi anus?

Kepala pusat informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kementerian Dalam Negeri) dan Penjabat Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengkonfirmasi bahwa pemilihan daerah Telah diterbitkan.

“Ya,” kata Bakhtiar dalam pidatonya, Selasa (5/5/2020) .- Pangkalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi ditandatangani Perpu tentang menunda implementasi pengaturan untuk pemilihan serentak Senin 2020, Senin (4 Mei 5, 2020).

Baca: 30 kali sebulan bisa Jig, teman-teman mengungkapkan Karakter yang membuat pot Didi Jinbao kuat

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live