Politisi PDIP: Situasi ideal adalah pemilihan 2021

Kelompok TRIBUNNEWS.COM-PDIP di Jakarta percaya bahwa setelah pengumuman berakhirnya pandemi Covid-19, pelaksanaan simultan Pilkada Pilkada 2020 harus diadakan pada 2021. Tahun depan, karena masalah mendasar yang sampai sekarang ada, pemerintah hanya akan memiliki data dasar untuk memastikan bahwa puncak pandemi akan berkurang. “Komisaris Komite Kedua Poma Komarudin Watubun mengatakan bahwa Jakarta menghubungi Senin (18/5/2020).

Baca: Menanggapi riset politisi Partai Demokrat LSI Denny JA: Kirim ke lembaga kesehatan yang kompeten

Menurutnya, Jika pelaksanaan Pilkada berlanjut pada Desember 2020 dan pandemi berlanjut, maka masyarakat akan memiliki risiko tinggi terpajan virus corona.

“Sekalipun pemilihan dilakukan sesuai dengan perjanjian kesehatan, tingkat disiplin publik masih sangat rendah Kemungkinan penularan virus masih sangat tinggi, “kata Komaruddin. —” Sekarang hanya lumpur kembali, banyak orang bertekad untuk mengambil jalan tikus. Dia melanjutkan: “Anak-anak anjing akan diadakan dalam pemilihan lokal tahun ini.

Baca: Bekerjasama dengan mantan pembunuh itu, teknisi pasar mini adalah toko Bobol tempat dia bekerja

Dari situasi saat ini, Comarudin juga bertanya Semua pihak mengambil tindakan yang tepat dan menjaga sikap positif dengan pihak lain.

“Jadi, jika seseorang menolak pemilihan tahun ini, jangan waspada satu sama lain untuk mempertahankan kekuasaan. Dia mengatakan bahwa ini jelas kekhawatiran, dampak, dan risiko penyebaran.

Baca: MUI menyampaikan kontradiksi dalam kebijakan pemerintah selama manipulasi tempat-tempat umum dan masjid di Covid-19

Di sisi lain, ia juga menghargai para kandidat, jika kandidat untuk kepala daerah adalah pada Desember 2020 Mengundurkan diri jika dia masih mengadakan pemilihan umum pada bulan Mei. – “Jika penghitungan mundur adalah untuk kepentingan rakyat, itu harus diacungi jempol. Mereka memperjuangkan masalah-masalah substantif dan rasional.”

Sebelumnya, Presiden KPU Arief Budiman adalah karena pandemi Covid-19. Setelah pandemi pada 6 Juni, ia mengusulkan langkah-langkah untuk menunda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 2020 diumumkan pada upacara pembukaan acara.

“Pengujian publik secara online terhadap rancangan peraturan KPU, tonggak sejarah, rencana dan jadwal untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil gubernur, rancangan peraturan KPU bupati dan / atau walikota dan wakil walikota pada tahun 2020”, Arief dari Jakarta mengatakan, Sabtu (16/5/2020).

Setelah diundangkannya peraturan pemerintah, pemeriksaan publik diselenggarakan pada 2 Februari 2020. Amandemen ketiga terhadap UU No. 1 tahun 2015 melibatkan pembentukan peraturan pemerintah menggantikan UU No. 1 tahun 2014, Undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota telah menetapkan pemilihan 2020 untuk pemilihan 2020 yang akan diadakan pada Desember 2020. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live