Menteri Kesehatan menolak permintaan PSBB ke daerah Bolaang Mongondow dan Fakfak

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Kesehatan (Mengx) Terawan Agus Putranto belum menyetujui bagian utara Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow) dan Bapang Fakfak ) Persyaratan untuk pembatasan sosial skala besar (PSBB). 9/4/2020). Selama Kabupaten Fakfak, Papua mengajukan permintaan PSBB pada hari Jumat (10 April 2020). -19, “keberadaan PSBB belum dapat ditentukan,” menteri kesehatan menulis, Kamis (16/4/2020).

Baca: Wakil ketua Kongres Dasko mengumumkan bahwa penobatannya positif-Terawan mempercepat pengelolaan penyakit virus korona pada tahun 2019 (COVID-19) sesuai dengan peraturan pemerintah No. 2 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar ) Dan interpretasi Menteri Kesehatan No. 9 tentang pedoman 2020 tentang pencegahan pembatasan sosial skala besar. Definisi penyakit virus korona 201 g (COVID-19) dikelola untuk menentukan pembatasan sosial skala besar dari suatu provinsi / wilayah / wilayah perkotaan (PSBB) harus memenuhi ketentuan berikut:

a. Jumlah kasus dan / atau kematian yang disebabkan oleh penyakit ini telah meningkat dan menyebar dengan cepat dan cepat di beberapa daerah, B. Epidemiologi telah dikaitkan dengan insiden serupa di wilayah atau negara lain.

Selain standar di atas, penentuan PSBB juga didasarkan pada pertimbangan kondisi kesiapan wilayah di tingkat sosial, ekonomi dan lainnya.

Namun, Terawan berharap bahwa pemerintah daerah akan terus mengambil langkah-langkah COVID-’19 sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum. Corona Virus Hotline 119 ext9. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Hotline 1500-567, SMS 081281562620, Fax dan Halo Kemenkes (021)) 5223002, 52921669 dan alamat email contact@kemkes.go.id

kecuali dua wilayah ini Menteri Kesehatan sebelumnya tidak menyetujui tiga bidang untuk implementasi PSBB, yaitu, kota Palangala di Kalimantan Tengah, kota Solon di Papua Barat, dan Bupati End di NTT.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live