Menurut peraturan Gubernur DKI, meskipun denda tidak dapat dijatuhkan, polisi dapat mengkriminalkan pelaku PSBB

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Jakarta Anies Baswedan) telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020 tentang sanksi terhadap pelanggar PSBB.

Namun, agen sanksi adalah Satpol PP. Kepala Polisi Yusri Yunus mengatakan bahwa dia tidak memberi wewenang kepada polisi untuk mendenda pelanggar PSBB.

Tapi mereka masih bisa menjatuhkan sanksi pidana kepada penjahat PSBB. Yusri mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu: “Denda karena melanggar sanksi adalah denda terhadap polisi PP yang memiliki kekuasaan. Jika ada orang yang menentang polisi pada saat itu, hanya polisi yang memiliki kekuasaan.” (13/5/2020) .

Polisi dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelanggar yang akan melawan ketika dikutuk oleh polisi.

Sanksi pidana ini merujuk pada UU No. 6 tahun 2018, yang melibatkan karantina kesehatan dan Hukum Pidana.

“Memang, saya telah diberitahu bahwa Saptol PP telah menyetujui beberapa aturan. Misalnya, dia kehilangan kesabaran dan dia tidak menerimanya seperti Bogor. Sekarang, polisi memiliki kekuatan untuk memberikan bagiannya 93 kepada petugas. Dia menyimpulkan bahwa Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020 (tentang sanksi terhadap pelanggar PSBB) dikeluarkan.

Tujuannya hanya untuk memastikan bahwa masyarakat lebih disiplin dan terorganisir ketika menerapkan aturan pengekangan fisik selama PSBB.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live