Kepala BKD DKI membantah laporan bahwa pegawai tidak berhak menurunkan kebijakan kesejahteraan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membantah pegawai BKD dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dibebaskan dari kebijakan tunjangan penghasilan. 28 Mei 2020) .

Disebutkan bahwa hanya lima departemen yang dikecualikan dari kebijakan pengecualian .

Departemen tersebut termasuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan. Mendukung kesehatan rumah sakit dan puskesmas, pemeriksa jenazah, pengelola data informasi epidemiologi Covid-19, pengelola bencana Covid-19, dan petugas pemakaman Covid-19. Organisasi yang menangani ABK Indonesia-Chaidir menjelaskan, pengecualian tersebut tidak melihat Satuan Kerja Perlengkapan Pegawai (SKPD), melainkan bergantung pada kapabilitas personel terkait.

Misalnya ada petugas BKD yang paham cuci badan dan ditugaskan untuk kegiatan terkait.

Baca: TNI Dapatkan 13 Senjata dan 13 Bom Rakitan dari Sisa Konflik Horisontal di Maluku

Lalu, melalui OPD Organisasi Daerah Republik Islam, Pejabat Diminta Masukan Bagian dari tunjangan dikecualikan untuk misi barunya. Gubernur dapat diberhentikan dari jabatannya melalui sekretaris daerah. Ia mengatakan: “Makanya, belum semua BKD ditunda. Masih dikurangi, tapi ada juga yang belum disediakan.”

Sebelumnya, anggota Panitia A Bank A Agustus Hamon South DPRD DKI menyatakan ada tiga (3). Satuan kerja (SKPD) yang tetap dapat menikmati tunjangan penghasilan penuh di setiap daerah tanpa dikenakan kebijakan pengurangan.

Ketiga unit tersebut semuanya meliputi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Saya paham bahwa PNS sangat khawatir karena ada kabar bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BKD), Badan Keuangan Daerah (BPKD) dan Kemenkominfo akan memberitahu politisi PSI. Bahkan, pekerjaan mereka gagal. Tidak ada hubungan langsung dengan masyarakat, dan risikonya tidak tinggi.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live