Program pelatihan kartu pra kerja yang terbengkalai PDIP: Karena sudah berlangsung, perlu dievaluasi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah memutuskan menghentikan program prakerin on the job card yang disediakan mitra platform digital.

Tentang topik ini, Rahmad Handoyo, anggota Fraksi Komite IX DPR RI PDI-P, mengatakan seharusnya prosedur tersebut dihentikan. — “Menurut saya ini harus dihentikan. Seharusnya sudah dimulai sejak lama, dan banyak orang mempertanyakan kelanjutan rencana tersebut karena sudah banyak paket software gratis di media sosial. Khusus untuk hasil KPK harus dihentikan,” kata Rahmad. Saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020).

Namun, karena programnya berjalan, Rahmad meyakini bahwa “Pemerintah harus dievaluasi.

Baca: 6 Fenomena abnormal pada kartu pra kerja yang menyebabkan ICW mengutuk inspektur

” Nah, karena sudah dimulai Berhasil, itu harus dievaluasi. Setidaknya bisa menjelaskan apa yang dikeluarkan dana masyarakat, katanya, dan tidak ada risiko kehilangan negara. Dalam penilaian, kita harus mempertimbangkan untuk menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja yang lebih efisien dan lebih murah.

Selain itu, rencana pelatihan yang menyesuaikan dengan kondisi normal baru juga harus dipertimbangkan. Rahmad yakin, program pelatihan tidak perlu digital.

“Tidak perlu digitalisasi. Untuk partisipan, monitoring digital juga masih kurang. Bisa kita nilai teknis level partisipan. Saya berharap program ini terus menerapkan mekanismenya. Kalau tidak memungkinkan tahun ini, tahun depan, tahun depan,” Dia berkata. -Rahmad juga berharap ada prosedur yang bisa menciptakan lapangan kerja. Dengan cara ini, masyarakat bisa bersiap menghadapi pandemi dan langsung turun ke ladang.

“Ini mungkin banyak pekerjaan, atau mungkin pelatihan yang melibatkan keterampilan hidup, seperti mobil, ponsel, laptop. Pandemi ini bisa berlangsung selama satu hingga dua tahun, setelah itu kan? Mereka (masyarakat) Anda juga harus siap, “ujarnya.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live