BPS mencatat 55% penalaran publik tanpa penalti karena melanggar prosedur kesehatan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei perilaku masyarakat saat pandemi Covid-19.

Dalam survei ini, ada beberapa alasan mengapa masyarakat tidak mematuhi perjanjian sanitasi.

“Pada hari Senin, sebanyak 55% masyarakat menilai tidak mematuhi kesepakatan sanitasi karena tidak ada sanksi,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam percakapan di saluran Youtube BNPB, Senin (28/9/2020). -Kesuke (panggilan Suhariyanto) mengatakan, sanksi telah dijatuhkan kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan. -Kesuk mengatakan: “Tampaknya sanksi ke depan perlu diperkuat.” – Baca: Kemungkinan penyebaran Covid-19 di kalangan padat penduduk tinggi-Di saat yang sama, Kecuk mengatakan 39% masyarakat tidak Mengadopsi protokol sanitasi karena tidak ada insiden Covid-19 yang terjadi di lingkungan sekitar. – “Kemudian 33% berpendapat karena jika harus melaksanakan perjanjian kesehatan,” ujarnya. Katanya.

Kemudian, hingga 23% anggota masyarakat percaya bahwa masker, masker wajah, pembersih tangan, dan alat pelindung diri seringkali mahal. Alasan mengikuti alasan lain adalah persentasenya 21%. 15% sisanya menjawab karena alasan lain.

Dalam survei ini dikumpulkan 90.967 responden. Setidaknya 44,77% laki-laki dan 55,23% perempuan.

Survei dilakukan secara online mulai 7-14 September 2020.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live