Untuk menentukan keadaan darurat, pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan pusat

Reporter Tribunnews.com Fahdi Fahlevi

Tribunnews.com, Jakarta-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat atau COVID -19 Satuan Tugas Manajemen Akselerasi tentang penentuan keadaan darurat. Tito mengatakan: “Terutama kebijakan darurat di daerah harus dikonsultasikan dengan kelompok kerja pusat, terutama dengan kepala tim manajemen untuk mempercepat Covid-19.” BNPB, Jakarta Pusat, Jalan Pramuka, Minggu Satu (16 Maret 2020).

Tito Karnavian percaya bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menentukan keadaan darurat di bidang-bidang yang berkaitan dengan pembacaan masalah ekonomi, moneter dan fiskal: Anies Baswedan kembali ke jam kerja Transjakarta, MRT dan LRT: Menurut

Jokowi

Central Absolute Terms .

“Sebagaimana diketahui oleh UU No. 23 tahun 2014, urusan pemerintahan di daerah. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut atau absolut adalah tanggung jawab pemerintah. Tito mengatakan bahwa pusat tersebut meliputi keamanan, pertahanan, agama, diplomasi Kebijakan, undang-undang moneter dan fiskal, dan bidang-bidang lainnya .——————————————————————————————————————————————————————— Menurutnya, saran ahli untuk menghindari kontak dengan Covid-19 dalam penerbangan-itu menyatakan keadaan darurat di wilayah itu, Secara khusus, keadaan darurat terkait mahkota harus diputuskan di tingkat nasional. Pertama, Tito moneter dan fiskal absolut mengatakan: “Penting untuk bernegosiasi dan membuat keputusan di tingkat nasional.

Baca: Rekomendasi untuk mendistribusikan pasien korona yang tidak terinfeksi: Ini adalah pesan ke seluruh Indonesia-di masa lalu, pemerintah pusat telah membentuk tim Doni Monado Monardo) memimpin tim yang berdedikasi untuk mempercepat pengelolaan virus korona.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live