Juru bicara PKPI: Keputusan PSBB tentang DKI bukan soal istana atau balai kota, tapi soal keamanan

Liputan Tribunnews.com Fransiskus Adhiyuda-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Juru bicara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sonny Tulung memuji keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melengkapi pembatasan sosial skala besar (PSBB)), namun Sonny pun menyerukan agar politisasi PSBB diakhirinya.

Ia menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta “ memperketat rem darurat ”. Dengan mengimplementasikan kembali master plan PSBB, hal tersebut sejalan dengan kondisi Covid-19 yang belum membaik di ibu kota.

Sonny meminta agar dukungan ini tidak ada hubungannya dengan fraksi politik manapun, melainkan dengan dukungan politiknya terhadap kebijakan terkait.

Baca: Relawan Suntik Vaksin Covid-19 di Bandung Positif Covid-19

“Keputusan PSBB Ini Tak Ada Sangkut Pandang dengan Keraton atau Balai Kota, Tapi Kami Peduli Segalanya untuk Masyarakat Aman. Pilih-pilih. Sama seperti pemahaman bahwa Covid-19 dapat menyerang siapa saja, Covid-19 tidak memiliki afiliasi politik, jadi tidak mungkin menilai tanggapan dari perspektif politik. Tuan rumah terkenal juga memiliki potensi dampak ekonomi , Ia juga mengatakan bahwa selama virus Covid-19 masih belum terselesaikan, dampak ekonomi akan terus berlanjut.

Baca: Pasien Covid-19 mengamuk di RS Nyitdah Bali, menyerang terduga depresi Petugas kesehatan dan keselamatan. – Sonny menegaskan, pelayanan kesehatan harus diutamakan seperti di negara lain yang berhasil menekan penyebaran virus di negaranya sendiri, Covid-19 harus kita lakukan lebih lanjut, langkah ini adalah kesehatan. Kerja, kalau kesehatan tidak tuntas, siklus akan berputar di beberapa titik tanpa sampai ke ujung, bahkan bisa bertambah parah. Komandannya adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat, ”ujarnya.

Baca: Kasus Pertama, Pembalap Top Moto2 Mangkir karena Infeksi Covid-19

“Tapi kalau kesehatannya beda, lengkap atau setidaknya jauh lebih baik, jadi ekonomi atau masyarakat Hidup bisa lamban, lanjutnya. -Sony juga berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan sanksi kepada para pelaksana PSBB berdasarkan landasan hukum Presiden Jokowi, sehingga memberikan sanksi disiplin terhadap pelaksanaan PSBB, yakni Inpres Nomor 2020. — “Dapat dijadikan bahan evaluasi Pemprov DKI dalam total PSBB yang akan dilaksanakan kali ini. Sonny mengatakan: “Saya berharap PSBB yang diimplementasikan kembali dapat dilakukan secara efisien dan tuntas, sehingga roda gigi irit dapat beroperasi kembali dengan aman.” Apalagi sebelumnya belum ada pengawasan dan pengendalian yang ketat. Dia menyimpulkan dengan dasar hukum sanksi, tujuan penertiban penyebaran Covid-19 harus lebih terealisasi. Setelah DKI Jakarta memasuki masa transisi PSBB, digunakan sebagai rem darurat.

Belakangan ini, penyebaran virus di Jakarta telah meningkat secara signifikan, dan kapasitas rumah sakit rawat intensif diharapkan dapat mencapai batas maksimal pada 17 September.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live