5 pos pemeriksaan aturan perjalanan di bawah normal baru: melibatkan TNI Polri, dengan pengawas transportasi

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah melalui Rapid Handling Group Covid-19 mengumumkan persyaratan bagi masyarakat untuk bepergian dengan aman berdasarkan regulasi kesehatan dalam situasi adaptasi normal yang baru.

Standar yang dikeluarkan dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 dimulai dengan Covid-19 Di era baru beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk beradaptasi dengan masyarakat yang produktif dan aman, standar dan persyaratan perjalanan masyarakat.

Setidaknya tiga standar utama memaksa orang untuk mengikuti aturan saat mereka bepergian. Persyaratan kota untuk imigran dari luar negeri.

Selain itu, pemerintah (termasuk otoritas yang berwenang) akan memantau, mengontrol dan mengevaluasi penerapan standar perjalanan bagi para pendatang baru ketika mereka kembali normal. .id memberikan lima poin bantuan untuk pengoperasian normal dari standar perjalanan normal yang baru.

Baca: Aturan dan Ketentuan Baru Perjalanan Lintas Kota dalam Waktu Normal Baru, Download Aplikasi Cares Protect

Ini Poin Utama: 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Otoritas Pengelola Angkutan Umum di TNI Dengan bantuan Polri, kami akan bersama-sama mengatur pengendalian pergerakan personel dan keselamatan personel. Transportasi Umum untuk Covid-19. Otoritas, pengelola, dan pengelola angkutan umum menunjuk pengawas selama pengoperasian angkutan umum

3. Menurut peraturan melingkar dan / atau ICAO ini, pemerintah dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan / atau melarang personel Perjalanan. Hukum dan regulasi.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live