Para pengamat meminta KPK untuk memonitor anggaran Covid-19 pada bulan Juni

Laporan oleh reporter Tribunnews.com Ilham Rian Pratama-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-mengharuskan KPK untuk mengundurkan diri secara langsung untuk mengawasi penggunaan anggaran pemrosesan Covid-19 yang dialokasikan untuk Rs oleh pemerintah kabupaten Jember sebesar 47,94 miliar. — Karena di tingkat regional atau kota, pengeluaran Jember adalah anggaran terbesar kedua setelah Makassar.

— Dalam hal ini, kepala daerah dapat menyalahgunakan sejumlah besar anggaran, bupati akan menunjuk kembali pemilihan daerah serentak, dan ragu bahwa anggaran nasional akan menjadi bancakan. -Baca: Ucapkan selamat tinggal pada kakek-neneknya Tiara Idol Absen Mudik di Jember

“Karena dana publik, tentu saja partisipasi KPK dan BPK harus selalu dipantau.” Kontak informasi.

Pengawasan harus dilakukan oleh KPK dengan pergi langsung ke Jember di Jawa Timur untuk memahami penggunaan anggaran.

“KPK harus turun langsung. Jika perlu, kantor inspektur jenderal, periksa [Penggunaan Anggaran] BPK adalah segalanya.

Kita tahu bahwa Kabupaten Jember telah mengalokasikan anggaran untuk mengobati Covid-19, mencapai 4794 Rs. Crore adalah anggaran nasional terbesar di Jawa di tingkat Kabupaten / Kota. Namun, Kabupaten Jember belum menyetujui APBD 2020 dan telah menggunakan peraturan daerah (Perkada).

Baca: Bersama dengan semprotan desinfektan ke Dermaga Tawangalun pada bulan Juni Pelabuhan Ketapang ke Leces

Menurut Trubus, jika anggaran Kabupaten Jember tidak dibiayai oleh Rp4794 miliar dan dikendalikan oleh Partai Rakyat, itu akan menjadi sejumlah besar pemimpin daerah, dan mereka akan berada dalam pemilihan lokal pada saat yang sama. Dapatkan promosi lagi.

“Sekarang, anggaran sangat penting di Zambo atau Makassar. Jika tidak ada pengawasan, itu akan dikatakan olehnya:” Legislator saat ini harus membuat kemajuan dalam pemilihan pada saat yang sama, karena kebanyakan orang melakukannya. “

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live