Ombudsman mencatat ke Pemprov DKI pada masa transisi: Pergub diubah menjadi Perda, dan SIKM dipertahankan

Laporan reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Perwakilan mediator Indonesia di Jabodetabek memberikan beberapa penjelasan penting kepada Pemprov DKI Jakarta terkait implementasi PSBB selama masa transisi. Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Te Penanggung Jawab Raya Teguh Nugroho mengatakan, persoalan utama yang perlu menjadi perhatian adalah pelanggaran PSBB dan perjanjian sanitasi.Salah satu yang bisa diinisiasi adalah regulasi Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020. Terapkan penyesuaian. Ia sudah mengatakan kepada wartawan, Jumat (6/5/2020), meski sanksi bagi pelanggar PSPS juga perlu disesuaikan, seperti Pergub 41 tahun 2020, ia sudah menyesuaikan aturan tersebut. — Bacaan: Gara-gara Masalah Motor, Ini Kado Pria Dijual ke Istri di Media Sosial-Bacaan: Studi Baru di China Obat Hipertensi Bisa Lindungi Penyebaran Covid-19-Read Instruksi Ombudsman kepada Pemprov DKI Jakarta terkait peralihan ke PSBB

Menurut Ombudsman, regulasi harus diubah menjadi Perda. Istilah pelanggaran juga perlu diubah dari orang yang melanggar PSBB menjadi orang yang melanggar perjanjian jarak sosial dan kesehatan.

Perubahan Pergub menjadi Perda dinilai penting dalam rangka memperkuat penegakan hukum di lapangan pada masa transisi menuju Safety, Health and Production Period (ASP).

Selain itu, keberadaan pengawasan daerah juga merupakan sarana hukum yang penting, tidak hanya dapat menjamin pengawasan antar individu, tetapi juga menjamin pengawasan terhadap entitas atau perusahaan yang melanggar ketentuan. Pemerintah DKI mengawasi kegiatan departemen dan telah menetapkan sistem shift dua jam, memungkinkan 50% karyawan bekerja, sedangkan sisanya dapat bekerja dari rumah (WFH). — Pemprov DKI juga diundang untuk melanjutkan kebijakan SIKM dan ASP selama masa transisi. Alasannya, kebijakan tersebut dianggap cukup untuk secara efektif mengurangi jumlah penularan virus dan karenanya berada pada kurva terendah.

Satpol PP DKI, Dishub DKI, Polda Metro Jaya serta Pemerintah Provinsi Jabar dan Banten. Tegu mengatakan: “Selama ini penerapan kebijakan SIKM terbukti efektif mencegah orang masuk dan keluar Jakarta.”

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live