Pemerintah tidak akan menegakkan hukum karantina untuk membubarkan protes Ciptaker Omnibus

Reporter Tribunnews Taufik Ismail melaporkan-TRIBUNNEWS. Wiku Adisasmito, juru bicara Kelompok Kerja Pengobatan COM-Covid-19 Jakarta, mengatakan pemerintah tidak berencana menerapkan undang-undang karantina sebagai tanggapan atas protes hukum yang komprehensif tentang penciptaan.

kata Wiku dalam jumpa pers yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/10/2020).

“Sejauh ini, tidak ada rencana untuk menggunakan hukum karantina untuk menanggapi ini,” kata Wikku.

Baca: Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memproduksi vaksin Covid-19 yang diproduksi di dalam negeri-undang-undang karantina bisa dijadikan dasar penyelesaian aksi mogok pekerja yang memprotes undang-undang komprehensif dalam aksi mogok nasional.

Mengenai pembubaran protes, menurut Viku, ini adalah kekuatan polisi.

Pihaknya hanya mengingatkan pengunjuk rasa untuk menerapkan program kesehatan saat menyampaikan keinginannya. Secara hukum, dalam kasus ini, polisi sedang bertugas.

Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat yang ingin menyampaikan keinginannya untuk mengikuti petunjuk polisi dalam acara tersebut, “ujarnya. Covid-19, beberapa di antaranya sudah diujicobakan pada hewan

Kapolri Laksamana Idham Azis Surat yang dikirim telegram rahasia (TR) tentang penentangan protes dan pemogokan karena RUU itu menolak “UU Markas” yang akan menjadi milik buruh mulai 6 hingga 8 Oktober 2020.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live