IDI: Keputusan Kementerian Perhubungan harus mengarah pada perkembangan kasus Covid-19

Laporan Tribunnews.com Reporter Fransiskus Adhiyuda-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Perhubungan merevisi Permenhub tahun 2020 dan Permenhub nomor 41 tahun 2020. Isinya terkait pencegahan Covid-19-hasil revisi Permenhub Dalam versi tersebut, pembatasan kapasitas penumpang angkutan umum sebesar 50% telah dibatalkan.

Kelompok kerja Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai keputusan pemerintah tidak tepat selama pandemi Covid-19 saat ini. Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban menyatakan regulasi yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi harus selalu mengedepankan dan menegakkan protokol sanitasi yang ketat. Artinya harus memakai topeng, menjaga jarak, melarang kesibukan, dan harus memperhatikan angkutan umum. Saat ini, kebijakan ini sudah diganti 50% yang terbalik. Tapi nyatanya keputusan ada di tangan saya. Istrinya tetap harus menjaga jarak, “kata Zubairi Djoerban dihubungi, Kamis (11/6/2020). Masker sebetulnya tidak boleh membatalkan judul (50% dari volume angkot, red), begitu judul katanya, jaga jarak. Selanjutnya, Zubari mengatakan pemerintah harus memperhatikan dan memperhatikan data perkembangan penanganan Covid-19.

Selain itu, kasus Corona meningkat tajam belakangan ini. -Baca: Tanggapan Tim Pembela Novel Baswedan Minta Rahmat dan Ronny Bugis Masuk Penjara Setahun

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live