JK: Sanksi bagi yang melanggar aturan kesehatan: seandainya kasasi tidak sah

Laporan reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Presiden Palang Merah Indonesia dan juga Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mendukung sanksi terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan selama Covid19 . Pandemi.

Menurut JK, seruan tersebut tidak akan mendorong semua orang untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjauhkan tangan dari cuci tangan.

“Ini peran aparat keamanan Polri dan TNI dalam menjaga disiplin masyarakat. Untuk menjaga disiplin di masyarakat perlu diberikan sanksi. Kalau saja himbauan masih belum layak,” Sabtu (9/9/2020). Ucapnya saat mendonor darah di Mapolda Metro Jaya.

Baca: Elvy Sukaesih Mengalami Gejala Covid-19, Namun Tak Kaget Diminta Tes Usap

JK pun berterima kasih kepada TNI-Polri atas dukungannya. Salah satu dasar untuk membantu pemerintah daerah memerangi pelanggaran di masyarakat adalah keramaian.

Saat ini ada dua sanksi bagi yang tidak memakai masker di luar rumah, yaitu sanksi sosial dan denda Rp 250.000.

Peraturan ini masuk dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 yang menargetkan sanksi (COVID-19) yang dijatuhkan oleh Provinsi DKI di Jepang karena melanggar penerapan PSBB Pengobatan Penyakit Coronavirus 2019. Jakarta. Undang-undang gubernur diundangkan pada 30 April. Perjanjian sanitasi. –Lalu, dia bilang daripada membayar denda 250.000 rupee atau sanksi sosial dengan membersihkan jalan, lebih baik beli masker dengan harga 5.000 rupee. Katanya: “Lebih baik beli masker kain seharga Rp 5.000 daripada Rp. Nanti kita akan malu.”

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live