Pemerintah mengatakan tidak ada blokade, tetapi karantina mempelajari keduanya

TRIBUNNEWS.COM-Banyak pemerintah daerah mulai menetapkan batasan akses di dalam dan di luar wilayah mereka untuk mengurangi penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Misalnya, kotamadya Semarang dan JCDecaux.

Beberapa kelompok menafsirkan penutupan hak akses untuk masuk dan meninggalkan daerah itu sebagai kunci lokal.

Namun, pemerintah pusat mengklaim bahwa sejauh ini, tidak ada pemerintah daerah yang memberlakukan blokade.

Blokade hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan sampai sekarang, n belum diambil.

Baca: Ali Ngabalin membenarkan bahwa tidak akan ada blokade dan akan memasuki area karantina. Awalnya, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa dia tidak memilih opsi blokade. Pemerintah pusat menggambarkan kebijakan penutupan pemerintah daerah dan kebijakan meninggalkan daerah sebagai segregasi regional. Mahfud MD, direktur Departemen Keselamatan dan Keamanan AS, mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang karantina regional.

“Persiapan rancangan peraturan pemerintah untuk karantina” “” Peraturan yang dapat membatasi perpindahan di daerah tertentu, ini sering disebut sebagai penguncian, “” kata Ma Fude dalam konferensi video dengan wartawan, Jumat (27/27 / 2020), dikutip di Kompas.com.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live