DPR meminta BPK memitigasi manajemen risiko terkait pengelolaan dana Covid-19

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima pendapat Badan Pengawas Tertinggi (BPK) sebagai bagian dari konsultasi pemantauan dan peninjauan anggaran Covid-19. Dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, merespon anggaran tahun anggaran 2020 pemerintah negara bagian. Ini penting karena semua kementerian dan lembaga sedang menyesuaikan dan mengalokasikan kembali anggaran 2020. -Baca: Mitigasi Dampak Covid-19: Menteri Keuangan berikan 35,5 triliun rupiah kepada 18 sektor ekonomi- “Kita tahu dampak pandemi Covid-19 sangat penting bagi pengelolaan keuangan publik, jadi harus Ada kesamaan akal sehat antara BPKP dan BPK dalam mengawasi pengelolaan dana. Covid-19 dan memastikan pertanggungjawaban anggaran belanja Covid-19 sesuai peruntukannya, “kata Puan di Gedung DPR di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Kita tahu dengan memanipulasi Covid-19, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 tahun 2020 memuat dasar hukum kebijakan dan kebijakan fiskal dan keuangan nasional.Menurut negara, dalam perlakuan khusus Covid-19, langkah cepat namun terukur harus dilakukan. DPP berharap BPK dapat mengurangi penggunaan dana untuk pengelolaan Covid-19 dan dampaknya, transparan, akuntabel, dan memaksimalkan penggunaannya untuk kemaslahatan masyarakat. Membangun pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab, ”kata Puan.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live