Dari 543 lokasi yang tidak diperiksa, pemerintah provinsi DKI memaksa 76 perusahaan yang keras kepala

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus memeriksa perusahaan-perusahaan yang belum dikecualikan tetapi masih menjalankan bisnis mereka selama penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB). April hingga 24 April 2020.

Baca: 824 pasien di Wisma Atlet di rumah sakit, di mana 701 di antaranya Covid-19 positif

76 dari 543 perusahaan yang ditolak dikeluarkan dari studi Tempat kerja di luar Pergub No. 33 tahun 2020 tentang implementasi PSBB ditutup secara paksa.

Aksi itu terjadi setelah mereka yang mengabaikan peringatan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi Jakarta. Konfirmasi, Sabtu (25 April 2020).

Baca: Pemerintah Kota Jakarta Pusat: Para tunawisma tidur di tanah teror di Tanah Abang Kebanyakan non-penduduk Jakarta – Wilayah perusahaan tertutup mencakup 12 bisnis di Jakarta Pusat Masing-masing 17 di Jakarta barat dan Jakarta utara, tiga (3) di Jakarta timur dan 27 di Jakarta selatan. – Selain 76 perusahaan yang ditutup secara paksa, ada 89 perusahaan di Jakarta selatan yang tidak dikecualikan, tetapi diperingatkan oleh Departemen Perindustrian untuk izin karena mereka belum menerapkan perjanjian kesehatan – Kemudian, untuk alasan yang sama, 378 perusahaan juga diberitahu Perusahaan yang dikecualikan.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live