Pemerintah mengkritik kenaikan anggaran Covid-19 tanpa dasar perhitungan yang jelas

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Alokasi anggaran pemerintah untuk penanggulangan Virus Corona (Covid-19) dan National Economic Recovery (PEN) mendapat banyak kritikan.

Fokus kritik adalah anggaran Covid-19 yang tiba-tiba naik tanpa dasar penghitungan yang tepat, yang membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas tentang pengelolaan APBN.

“Rancangan anggaran Covid-19 sangat membingungkan. Begitu pula dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Sri Mulyani),” Hardingo Wiwoho di Jakarta disulap menjadi ketua HMS Center Rabu (17/6/2020) .

Baca: Formulir Tim Khusus, Kapolri mengkriminalisasi pihak yang menyalahgunakan anggaran Covid-19

Sebelumnya pemerintah telah memanfaatkannya untuk mengelola Covid- 19 Dampak kenaikan anggaran dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun akan dialokasikan untuk proyek pembiayaan korporasi serta departemen / lembaga (K / L) dan pemerintah daerah (Pemda).

Sri Mulyani merinci total anggaran 695,2 triliun rupee, antara lain 87,55 triliun rupee untuk kesehatan, Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp untuk insentif bisnis. 120,61 triliun, UMKM Rp. . 123,46 triliun, dana perusahaan Rp. 53,57 triliun, sektor K / L dan pemerintah daerah Rp. Sri Mulyani dalam video conference pada Selasa, 16 Juni 2020 mengatakan: US $ 106,11 triliun. – Dibandingkan Perpres No 54 tahun 2020, ada tambahan pengeluaran. Biaya perawatan anak Covid-19 tahun mengalami kenaikan. Sekarang. “-Hardjuno mengatakan dia terkejut dengan kenaikan anggaran.

Selain itu, perubahan anggaran ini diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Hingga Mei 2020, alokasi anggaran awal untuk memerangi Covid 19 hanya sebesar Rp405,1 triliun.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live