Catatan dari mediator Pemprov DKI Jakarta tentang transisi ke PSBB

Laporan Reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Perwakilan mediator Indonesia di Jabodetabek memberikan beberapa penjelasan penting kepada Pemprov DKI Jakarta tentang penerapan PSBB selama masa transisi-agar tidak menimbulkan efek kontraproduktif terhadap penerapan sanksi. Penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020. Ia menambahkan anggaran beberapa miliar rupiah untuk persiapan Pilkada- “Jum’at DKA Jakarta memiliki aturan tentang sanksi bagi pelanggar PSBB, padahal peraturan tersebut juga perlu disesuaikan yaitu Pergub 41 tahun 2020,” katanya. Lima kepada wartawan (05/06/2020).

Menurut mediator, regulasi harus diubah menjadi perda.

Istilah pelanggaran juga harus diubah dari pelanggar PSBB menjadi pelanggar jarak sosial dan kesehatan. -Membaca: PLN akan menerbitkan faktur pelanggan pascabayar besok – perubahan dari Pergub ke Perda sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum di tempat selama masa transisi menuju keselamatan, kesehatan dan efisiensi (SPA). -Selain itu, keberadaan pengawasan daerah juga penting, sebagai sarana hukum untuk menjamin pengawasan tidak hanya antar individu tetapi juga badan atau perusahaan yang melanggar peraturan.

Seperti yang kita ketahui bersama, Pemprov DKI mengawasi kegiatan dengan membuat sistem shift dua jam, sehingga 50% pegawai bisa bekerja dan sisanya bisa bekerja dari rumah (WFH). Mendesak Pemprov DKI untuk terus melaksanakan kebijakan SIKM selama masa transisi dan masa ASP.

Alasannya, kebijakan tersebut dinilai cukup efektif membantu menekan jumlah penularan virus, sehingga pembagian wilayah kerja antara Satpol PP DKI, Dishub DKI, Polda Metro Jaya dan Pemprov de Jabar serta Banten juga sudah terkoordinasi dengan baik. . Kata Degu.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live