Kementerian Dalam Negeri berjanji untuk mencegah evakuasi ilegal dari layanan publik selama pandemi Covid-19

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat di Kementerian Dalam Negeri Jakarta tentang Rapat Kerja Pokja Optimalisasi Sabre Ransomware untuk Pantau Dampak Covid-19, Selasa (30/6/2020) .

Kali ini Pertemuan tersebut diadakan untuk menghindari pengenaan pajak yang besar pada pelayanan publik.

Pertemuan working group hari ini difokuskan pada dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan dan rencana serta anggaran-Tumpak H, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Simanjuntak mendorong kebijakan terkait pengelolaan Covid-19 untuk menjaga kewajiban penjaminan.

Baca: Politisi PAN: Dilarang melarang dan memotong bantuan sosial secara ilegal dengan alasan apapun

“Pandemi Covid-19 telah terjadi di sekitar 216 negara di seluruh dunia, dan Indonesia juga telah mempengaruhi negara tersebut,” Ia mengatakan dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

“Bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan perencanaan dan anggaran, dan baru-baru ini, bagaimana menjaga kebijakan ini untuk memastikan akuntabilitas?” Lanjutkan. a .

Atas nama Menteri Dalam Negeri Tito (Tito) menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai kebijakan nasional dan daerah untuk kepentingan utamanya.

Jika terdapat 3 kepentingan utama yang menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri, yaitu kesehatan, dukungan pembangunan ekonomi daerah dan jaring pengaman sosial.

Tupac mengatakan, khusus di bidang ini, sebagai wadah pelaksanaan rencana dan kebijakan, pihaknya telah menyampaikan berbagai kebijakan. Tujuan utama surat-surat ini adalah untuk memandu daerah menyesuaikan kembali anggarannya.

Ia mengatakan, Menteri Tito secara khusus mengimbau semua parpol di daerah, termasuk APH (aparat penegak hukum), APIP dan lembaga pengawas lainnya, untuk bertindak sebagai wakil dari BPK dan BPKP untuk mendampingi atau mengawasi sejak penyesuaian anggaran. Dia menjelaskan: “Alokasikan seluruh anggaran, dan sesuaikan setidaknya 50% dari total pengeluaran untuk pengeluaran yang tidak terduga. Ini adalah tujuan ketiga dari kegiatan.” Kapan anggaran dilaksanakan.

Namun, ia mengatakan untuk menjalankan tugas Mendagri Daerah, kebijakan APIP harus kembali fokus pada pemberian bantuan APBD. Pneumonia koroner baru. Dia mengatakan bahwa satuan tugas Sabre telah diperas di daerah tersebut.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live