Alokasi dana kepada pekerja yang terkena dampak lebih baik dari gaji mantan direktur kartu 77,5 juta rupiah itu

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sembilan Anggota Panitia PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati menyinggung soal gaji direktur pelaksana pengelolaan kartu pra kerja, yakni Rp 77,5 juta.

Mufida, harapan masyarakat, gajinya tidak setinggi yang dibicarakan di masyarakat.

Karena yang terbaik adalah menunjukkan simpati kepada mereka yang terkena pandemi Covid-19.

“Dalam hal gaji dan tunjangan, saya hanya bisa berharap bahwa mereka tidak sepenting yang kita dengar. Kita semua memiliki simpati yang dalam kepada orang yang terkena pandemi, yang merupakan hal yang baik,” Mu Fei Da berkata. Diterbitkan oleh Tribunnews.com pada Kamis (30 Juli 2020).

Mufida meminta pemerintah untuk memfokuskan dananya pada mereka yang paling membutuhkan, seperti pekerja yang terkena pandemi. Dia berkata: “Pemerintah harus fokus pada alokasi dana untuk memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada pekerja yang terkena pandemi, dan epidemi ini meningkat dari hari ke hari, baik dalam situasi formal maupun informal,” katanya.

Baca: Gaji Direktur Pelaksana Kartu Pra Kerja yang Menerapkan Pengelolaan 77,5 Juta Rupiah Bakal Jadi Fokus Politisi di PDIP — Kata dia, Ini Seharusnya Pemerintah dan Pengelola Program Kartu Tenaga Kerja.

Selain itu, politisi PKS menuntut pengelolaan program izin kerja yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan manfaat dari rencana tersebut.

“Manfaat yang diharapkan dari peserta adalah dana yang dapat menstimulasi usaha peserta dan jaring pengaman untuk kehidupan sehari-hari dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu peserta dan peserta harus mudah dilatih dan didaftarkan. Ia mengatakan:“ Sesuaikan dengan pandemi Kebutuhan khususnya di daerah. “Sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 81 Tahun 2020.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live