Bawaslu: Jangan menggunakan bantuan sosial untuk tujuan kampanye

TRIBUNNEWS.COM-Jakarta, Bapak Afifudin, anggota Komisi Pengawas Pemilu Indonesia (Bawaslu), mengimbau para pihak untuk kepentingan politik praktis untuk tidak memberikan bantuan sosial kepada penduduk yang terkena Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19). — “Saya harap kita tidak memiliki kampanye atau bantuan kemanusiaan yang berani dalam situasi ini,” katanya, menghubungi Rabu (2020/04/29).

Dia memberi contoh lampiran ke Bupati Kladin. Stiker Sri Mulyani melekat pada botol cairan pencuci. Kementerian Sosial.

Baca: Virus Garuda Indonesia Virus Gegara Corona sekarang fokus pada penyediaan layanan untuk barang-barang kemanusiaan

Pelabelan bukan merupakan tindakan ilegal, karena pada tahap ini, Kampanye pemilihan belum ada di lokasi. Selain itu, fase pemilihan telah tertunda. Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) telah menunda fase pemilu serentak hingga 2020. Keputusan itu diumumkan dalam surat 179 / PL.02-Kpt / 01 / KPU / 111/2020 yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia, KPU, Arief Budiman, 21 Maret 2020.

“Pada prinsipnya, Bawaslu tidak melarang siapa pun dalam pandemi ke-19 dari memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi, tentu saja, tidak ada cara politik praktis untuk bantuan kemanusiaan murni umat manusia. Dia tertarik pada pemilihan.” Baca : Dampak Covid-19 pada industri penerbangan harus lebih kuat daripada krisis 2008-selain itu, ia mengingatkan para kepala daerah saat ini untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.

“Bagi mereka yang cenderung menjadi kandidat permanen untuk pemilihan, tidak ada hak untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi,” katanya. Dia meminta kepala daerah untuk secara transparan mengomunikasikan sumber bantuan kepada masyarakat. informasi. “” Jika donasi ini berasal dari APBD / APBN, mohon informasikan kepada publik tentang bantuan pemerintah. Dia menambahkan.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live