Anggota parlemen PKS: RUU APBN 2021 harus fokus pada mengatasi Covid-19 dan dampaknya

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Anggota Panitia Anggaran DRI RI Partai Demokrat Republik Sosialis Soviet Republik Sosialis Soviet meyakini Undang-Undang Anggaran Negara 2021 (RUU APBN) harus selalu fokus pada masalah kesehatan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan masyarakatnya. Dampak ekonomi. .

Hal ini mengingat banyak ahli epidemiologi yang mengatakan bahwa penanganan Covid-19 hingga saat ini masih sangat lambat, dan diperkirakan akan ada puncak pandemi baru pada tahun 2021. Ia mengatakan wajar saja jika UU APBN 2021 mengalokasikan belanja yang cukup di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi, terutama untuk membantu usaha kecil dan UMKM. – “Dalam usulan APBN 2021, alokasi anggaran kesehatan adalah 169,7 triliun rupiah, merupakan 6,2% dari total belanja negara sebesar 2,7 triliun rupiah. Ini termasuk belanja pemerintah pusat sebesar 130,7 triliun rupiah dan transfer menjadi 39,1 triliun rupiah Daerah. Risiko pandemi masih tinggi. Sukamta mengatakan kepada wartawan, Sabtu (26/9/2020), anggaran kesehatan ini harus dinaikkan menanggapi pandemi Covid-19.

“Pemerintah sedang membeli vaksin untuk mengatasi pandemi. Kalus persatuan seharusnya tidak dipercaya. Para ahli mengatakan vaksin bukan satu-satunya cara, artinya selain mengatasi Covid-19, diperlukan anggaran kesehatan yang cukup untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem serta pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembinaan instansi. Ia menambahkan: “Kita sudah lihat sektor kesehatan Betapa sulitnya menghadapi pandemi ini. ”Baca: Defisit APBN yang Melonjak, dan Pembiayaan Utang 131% -pembawaan Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan subsidi yang cukup untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari wabah tersebut – menurut Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan perkiraan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,7% hingga 9,1% pada tahun 2021, sementara angka kemiskinan meningkat antara 9,2% hingga 9,7%.

“Dampak pandemi dapat mencapai puncaknya pada tahun 2021. Situasi ini akan semakin sulit bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, rencana anggaran yang tepat harus dikembangkan untuk jaring pengaman sosial, peluang pendidikan dan pemulihan UMKM Dijelaskannya, pada hakikatnya kebutuhan pokok masyarakat harus diutamakan.Oleh karena itu, Sucamta berharap Undang-Undang APBN 2021 lebih ketat dan realistis.Seperti pengelolaan keuangan keluarga, jika pendapatan rendah maka anggaran akan Pengeluaran harus dikurangi.

Dijelaskannya, jika pendapatan negara berkurang, peningkatan belanja pasti akan menambah utang, terutama dalam “UU APBN 2021”, rencananya utang bertambah 117,735 miliar rupiah, sehingga menambah utang. Untuk perekonomian Indonesia akan semakin berat, karena hingga Juli 2020 utang Indonesia sudah mencapai 5,434,86 triliun rupiah.

“APBN tahun 2020 mencapai 1,173,7 triliun melalui pembiayaan utang. Rupiah, fakta membuktikan bahwa penyerapan belanja masih belum optimal yang mengindikasikan bahwa RAPBN tidak cukup kuat untuk menghindari terulangnya RUU APBN 2021. Kita semua berharap RUU APBN 2021 mampu mengelola Covid-19 secara efektif dan menjadi pengungkit untuk menyelesaikan masalah peremajaan perekonomian nasional, ”ujarnya.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live